Jakarta, jakartanews.co.id Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya penguatan penyaluran bantuan sosial (bansos), operasi pasar, dan kebijakan subsidi untuk menjaga stabilitas harga pangan serta melindungi daya beli masyarakat menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi lonjakan permintaan bahan kebutuhan pokok, peningkatan mobilitas masyarakat, serta potensi kenaikan harga barang dan jasa selama periode libur akhir tahun. Pemerintah pun didorong memperkuat koordinasi pusat dan daerah agar tekanan inflasi dapat dikendalikan sejak dini.
Pesan itu disampaikan Tito seusai mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan Tingkat Menteri di Jakarta, pada (26/10/2026).
Dalam forum tersebut, pemerintah membahas langkah strategis untuk memastikan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, dan kelancaran distribusi pangan menjelang periode Nataru.
Tito mengingatkan, peningkatan aktivitas masyarakat pada akhir tahun berpotensi mendorong lonjakan konsumsi, terutama pada sektor makanan dan minuman. Jika tidak diantisipasi melalui kebijakan yang tepat, kenaikan permintaan tersebut dapat memberikan tekanan terhadap harga kebutuhan pokok dan berimbas pada daya beli masyarakat.
“Permintaan akan meroket terutama pada sektor makanan dan minuman akibat tingginya pergerakan warga,” demikian penjelasan Tito mengenai potensi tekanan permintaan selama libur akhir tahun.
Bansos Diperkuat, Pemda Diminta Berperan Aktif
Menurut Tito, penyaluran bansos menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok di tengah potensi kenaikan harga. Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat daya beli, khususnya bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap tekanan ekonomi.
Ia menegaskan, upaya perlindungan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah daerah (Pemda) juga dapat mengambil peran melalui program bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran daerah.
Tito menyebutkan, pemerintah daerah pada dasarnya memiliki ruang fiskal untuk memberikan bantuan kepada warganya. Karena itu, ia mendorong kepala daerah agar memanfaatkan kapasitas anggaran yang tersedia secara tepat sasaran, terutama untuk membantu masyarakat yang paling terdampak oleh kenaikan harga kebutuhan pokok.
Penguatan bansos tersebut perlu berjalan seiring dengan pengendalian harga. Dengan demikian, kebijakan perlindungan daya beli tidak hanya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah menghadapi tekanan inflasi menjelang akhir tahun.
Operasi Pasar Harus Berbasis Data dan Tepat Sasaran
Selain memperkuat bantuan sosial, Tito meminta operasi pasar terus digencarkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Perum Bulog. Intervensi pasar tersebut perlu diarahkan secara spesifik ke daerah yang mengalami tekanan harga, bukan sekadar dilaksanakan secara merata tanpa mempertimbangkan kondisi masing-masing wilayah.
Menurut dia, pemerintah telah memiliki data mengenai daerah dan komoditas yang membutuhkan intervensi. Data tersebut harus menjadi dasar dalam menentukan lokasi operasi pasar, jenis komoditas yang disalurkan, serta kebutuhan pasokan untuk menekan harga di tingkat konsumen.
“Datanya jelas di kabupaten mana saja itu lengkap kita memiliki data,” kata Tito dalam keterangan tertulisnya pada (26/10/2026).
Pendekatan berbasis data dinilai penting agar intervensi pemerintah lebih efektif dan tepat sasaran. Daerah yang mengalami kenaikan harga pada komoditas tertentu perlu mendapatkan penanganan sesuai dengan kondisi pasokan dan permintaan setempat.
Melalui operasi pasar, pemerintah diharapkan dapat memperkuat ketersediaan bahan pangan sekaligus memberikan alternatif pembelian dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
Namun, efektivitas kebijakan tersebut juga bergantung pada ketepatan distribusi dan kecepatan respons pemerintah terhadap perubahan harga di lapangan. Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bapanas, dan Bulog menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pasokan selama periode Nataru.
Subsidi Transportasi dan Energi Jadi Instrumen Pengendalian Inflasi
Tito juga mendorong pemerintah mempertimbangkan kebijakan subsidi untuk menahan tekanan inflasi pada Desember 2026. Bentuk dukungan yang disoroti antara lain subsidi listrik, penambahan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, hingga subsidi angkutan udara.
Menurut Tito, peningkatan mobilitas masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru berpotensi meningkatkan biaya transportasi. Apabila kenaikan tersebut tidak dikelola dengan baik, dampaknya dapat meluas terhadap pengeluaran rumah tangga dan biaya distribusi barang.
Oleh karena itu, pengendalian inflasi menjelang Nataru perlu dilakukan melalui pendekatan yang lebih luas, tidak hanya berfokus pada harga pangan, tetapi juga memperhatikan komponen biaya transportasi dan energi yang memengaruhi pengeluaran masyarakat.
Ia secara khusus meminta Kementerian Perhubungan berkoordinasi dengan maskapai penerbangan agar tarif tiket tetap berada pada tingkat yang wajar ketika permintaan perjalanan meningkat.
Tito mengingatkan agar pelaku usaha transportasi tidak semata-mata memanfaatkan momentum lonjakan permintaan untuk menerapkan tarif pada tingkat tertinggi.
“Mohonlah jangan sampai mengambil harganya harga paling tinggi acuannya, keuntungan kan tetap ada tetapi jangan ambil keuntungan maksimal supaya tidak berpengaruh kepada inflasi,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan usaha dan kepentingan masyarakat. Di satu sisi, pelaku usaha tetap perlu memperoleh keuntungan yang wajar. Di sisi lain, kenaikan tarif yang berlebihan berpotensi menambah beban biaya perjalanan masyarakat dan memperbesar tekanan inflasi selama libur akhir tahun.
Koordinasi Pusat dan Daerah Menjadi Kunci
Rapat Koordinasi Terbatas Pangan Tingkat Menteri tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan turut dihadiri Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman serta sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga terkait.
Forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan menjelang Nataru.
Tantangan pemerintah tidak hanya memastikan stok pangan tersedia, tetapi juga menjaga agar pasokan dapat menjangkau masyarakat dengan harga yang wajar. Ketersediaan komoditas di tingkat nasional perlu diimbangi dengan kelancaran distribusi, pengawasan harga di daerah, dan intervensi yang cepat ketika terjadi lonjakan harga.
Dalam konteks tersebut, penyaluran bansos, operasi pasar, dan kebijakan subsidi perlu dijalankan secara terkoordinasi. Bansos berperan memperkuat daya beli masyarakat, operasi pasar membantu meredam tekanan harga komoditas tertentu, sedangkan subsidi dapat mengurangi beban pengeluaran pada sektor energi dan transportasi.
Keberhasilan langkah-langkah tersebut akan sangat ditentukan oleh ketepatan sasaran, kecepatan pelaksanaan, serta konsistensi pengawasan di lapangan.
Dengan periode Natal dan Tahun Baru yang berpotensi meningkatkan konsumsi serta mobilitas masyarakat, pemerintah dituntut memastikan kebijakan pengendalian inflasi tidak berhenti pada koordinasi dan perencanaan, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi tindakan konkret yang dirasakan masyarakat.
Stabilitas harga pangan dan keterjangkauan biaya transportasi pada akhirnya menjadi bagian penting dalam menjaga daya beli rumah tangga sekaligus memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan selama perayaan akhir tahun tanpa menghadapi tekanan pengeluaran yang berlebihan.
Ervinna
About The Author
