Jakarta, jakartanews.co.id Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti fenomena peralihan konsumsi dari bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Ia mengingatkan masyarakat mampu, termasuk pemilik kendaraan mewah, agar tidak mengambil jatah BBM subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.
Bahlil mengakui terjadi fenomena shifting atau perpindahan konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi. Peralihan tersebut, menurut dia, tidak terlepas dari adanya perbedaan harga yang cukup lebar antara BBM subsidi dan nonsubsidi.
“Yang terjadi sekarang itu ada sebagian yang shifting sebenarnya. Dari yang tadinya tidak menggunakan subsidi, mereka beralih ke minyak subsidi,” ujar Bahlil saat ditemui di Four Seasons Hotel, Jakarta, pada (14/9/2026).
Meski memahami adanya tekanan akibat perbedaan harga, Bahlil meminta masyarakat yang secara ekonomi mampu untuk memiliki kepedulian terhadap kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan subsidi energi.
Ia secara khusus menyinggung pemilik kendaraan dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi agar tidak memanfaatkan BBM subsidi hanya karena harganya lebih murah.
“Saya mengimbau kepada saudara-saudara kita yang mampu, yang mobilnya bagus, ya kita harus pakai perasaan lah. Masa kita harus mengambil hak subsidi untuk saudara-saudara kita yang berhak,” kata Bahlil.
Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah telah mengatur batas pengisian BBM subsidi bagi kendaraan tertentu. Untuk kendaraan pribadi kelas menengah seperti Toyota Avanza dan kendaraan sejenis, pengisian BBM subsidi disebut berada pada kisaran 50 liter per hari.
Menurut dia, jumlah tersebut sebenarnya sudah cukup untuk menunjang mobilitas harian masyarakat dalam jarak tertentu.
“Untuk mobil sekelas Avanza atau sejenisnya, kapasitas 50 liter itu sudah bisa mencakup kurang lebih 200 hingga 300 kilometer perjalanan,” jelasnya.
Sementara itu, ketentuan berbeda berlaku bagi kendaraan angkutan barang. Untuk truk yang memang digunakan sebagai sarana transportasi dan kegiatan distribusi, pengisian dapat dilakukan hingga kapasitas tangki kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Namun kalau untuk truk, itu bisa sampai tangki penuh,” ujar Bahlil.
Selain menyoroti pergeseran konsumsi, Bahlil juga mengungkap praktik penyalahgunaan BBM subsidi dengan menggunakan tangki yang telah dimodifikasi.
Ia menyebut aparat kepolisian menemukan kendaraan yang dilengkapi tangki tambahan berkapasitas sangat besar. Modifikasi tersebut memungkinkan kendaraan menampung BBM dalam jumlah jauh di atas kapasitas normal kendaraan.
Temuan itu, kata Bahlil, salah satunya terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan, yang sebelumnya ramai diberitakan akibat antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM subsidi.
“Ditemukan oleh polisi, seperti yang sedang viral di Makassar. Ada mobil Fortuner dan truk yang di bagian belakangnya dibuat tangki khusus. Ada yang sampai 1 ton, ada yang sampai 700 liter,” ungkapnya.
Modus tersebut dinilai berpotensi mengganggu distribusi BBM subsidi karena kendaraan tertentu dapat menyerap BBM dalam jumlah besar dalam sekali pengisian.
Bahlil menduga penggunaan tangki rakitan itu bukan semata-mata untuk kebutuhan pribadi, melainkan berkaitan dengan kepentingan tertentu, termasuk potensi keuntungan komersial.
“Mereka mengantre hanya untuk mengisi tangki rakitan itu demi tujuan tertentu. Ini kan kasihan, janganlah kita begitu kepada rakyat. Subsidi ini kan murni untuk rakyat kecil,” tegasnya.
Bahlil menegaskan pemerintah tidak ingin BBM subsidi justru dinikmati kelompok yang secara ekonomi tidak membutuhkan bantuan tersebut. Karena itu, pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi akan terus diperkuat bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Menurut Bahlil, persoalan antrean dan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di Makassar telah ditindaklanjuti. Kondisi antrean disebut mulai berangsur terurai setelah dilakukan langkah penanganan di lapangan.
“Alhamdulillah sekarang sudah mulai terurai. Namun, kita akan terus melakukan langkah-langkah strategis agar penyaluran subsidi ini benar-benar tepat sasaran,” katanya.
Pemerintah, lanjut dia, berkepentingan memastikan subsidi energi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Pengawasan terhadap pola konsumsi, pembelian dalam jumlah tidak wajar, hingga penggunaan kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi menjadi bagian penting dalam mencegah kebocoran subsidi.
Bahlil pun kembali mengingatkan masyarakat mampu untuk tidak memanfaatkan celah distribusi BBM subsidi. Menurutnya, subsidi bukan sekadar persoalan harga murah, melainkan kebijakan negara untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
“Kalau kita memang mampu, jangan mengambil yang menjadi hak masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Ervinna
About The Author
