jakartanews
Jakarta, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mengajak Asian Development Bank (ADB) Indonesia Resident Mission untuk memperkuat kolaborasi dalam program pemberdayaan masyarakat desa dan percepatan pembangunan daerah tertinggal di Indonesia.
Ajakan tersebut disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto saat menerima audiensi perwakilan ADB Indonesia Resident Mission di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, pada (7/5/2026).
Dalam pertemuan itu, Yandri menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap berbagai bentuk kerja sama internasional guna mempercepat pembangunan desa, khususnya di wilayah tertinggal.
“Kami siap berkolaborasi karena memang banyak program ke desa yang bisa dikolaborasikan dengan ADB,” ujar Yandri.
Menurutnya, pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, desa memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Hal itu tercermin dalam Asta Cita ke-6 yang menitikberatkan pembangunan dari desa dan dari bawah guna mewujudkan pemerataan ekonomi serta pengentasan kemiskinan.
Untuk mendukung visi tersebut, Kemendes PDT menghadirkan 12 Program Aksi Bangun Desa yang mencakup pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, pengembangan desa tematik, desa ekspor, hingga desa ketahanan energi.
Yandri menilai, berbagai program tersebut membutuhkan dukungan dan sinergi dari banyak pihak, termasuk lembaga internasional seperti ADB, agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat desa.
“Yang penting, di daerah tertinggal masih ada desa yang perlu kolaborasi untuk percepatan pembangunan,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa Kemendes PDT saat ini telah menjalin kerja sama dengan sejumlah lembaga internasional, termasuk Bank Dunia, dalam mempercepat pembangunan desa berbasis ekonomi hijau berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat.
Menurut Yandri, masih banyak desa di Indonesia yang belum tersentuh program pemberdayaan secara optimal, sehingga kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Sementara itu, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa dari total 75.266 desa di Indonesia, sekitar 10.000 desa masih masuk kategori tertinggal.
Desa-desa tersebut, kata pria yang akrab disapa Ariza itu, masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses listrik, pendidikan, layanan kesehatan, hingga infrastruktur dasar lainnya.
Karena itu, pihaknya berharap ADB dapat ikut berperan dalam mempercepat transformasi desa tertinggal dan sangat tertinggal menjadi desa berkembang hingga desa maju.
“Kami berharap program kolaborasi dengan ADB nantinya bakal bisa memberdayakan masyarakat desa agar bisa berkembang dan menyejahterakan,” ujar Ariza.
Kerja sama antara Kemendes PDT dan ADB diharapkan mampu memperkuat pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kapasitas ekonomi desa, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Ervinna
About The Author
