Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941. Angka tersebut meningkat Rp407.065 atau 7,1 persen dibandingkan UMP 2026 yang tercatat sebesar Rp5.729.876.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 tentang Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2027. Pramono mengumumkan keputusan itu setelah menandatangani regulasi tersebut di kawasan Kebon Sirih, Jakarta, pada (20/11/2026).
“Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941,” kata Pramono.
Kenaikan UMP Jakarta 2027 sebesar 7,1 persen tersebut lebih tinggi dibandingkan kenaikan tahun sebelumnya yang mencapai 6,1 persen. Dengan demikian, terdapat peningkatan persentase kenaikan upah minimum dibandingkan periode 2026.
Pramono menegaskan, kebijakan pengupahan tersebut disusun dengan mempertimbangkan dua kepentingan utama, yakni peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menurutnya, berupaya memastikan kenaikan upah tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga tetap memperhatikan kemampuan pengusaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.
“Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha,” ujarnya.
Pembahasan Tripartit Rampung Lebih Awal
Pramono mengungkapkan, proses pembahasan UMP Jakarta 2027 berlangsung selama tiga hari melalui mekanisme tripartit yang melibatkan tiga unsur, yakni pemerintah, serikat pekerja atau buruh, serta organisasi pengusaha.
Pembahasan tersebut menjadi forum untuk mempertemukan berbagai pandangan dan kepentingan sebelum pemerintah menetapkan besaran upah minimum untuk tahun mendatang.
Meski batas akhir penetapan UMP sebenarnya jatuh pada (21/11/2026), Pemprov DKI Jakarta bersama perwakilan buruh dan pengusaha berhasil merampungkan pembahasan sehari lebih awal.
“Alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan itu,” tuturnya.
Pemprov DKI Upayakan Keseimbangan Kepentingan Buruh dan Pengusaha
Gubernur Pramono menekankan bahwa penetapan UMP tidak dapat hanya dilihat dari besaran kenaikan nominal. Pemerintah juga harus mempertimbangkan kondisi dunia usaha agar kebijakan pengupahan tidak mengganggu keberlanjutan aktivitas ekonomi di Jakarta.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab menjembatani perbedaan kepentingan antara pekerja yang mengharapkan peningkatan pendapatan dan pengusaha yang harus menjaga kemampuan operasional serta keberlangsungan bisnis.
“Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh tetapi tidak melupakan bagaimana pengusaha bisa tetap survive dan juga bisa berusaha dengan baik di Jakarta ini,” tegas Pramono.
Dengan ditetapkannya UMP 2027 sebesar Rp6.136.941, kebijakan pengupahan Jakarta tahun mendatang memasuki babak baru. Besaran kenaikan tersebut sekaligus menjadi perhatian bagi kalangan pekerja dan pelaku usaha, terutama dalam menyikapi keseimbangan antara peningkatan daya beli masyarakat, kebutuhan hidup pekerja, dan daya tahan dunia usaha di Ibu Kota.
Ervinna
