Jakarta, jakartanews.co.id Pemerintah mulai memperluas cakupan penerapan Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) pada (9/11/2026). Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan dan menata pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital lintas negara melalui sistem berbasis teknologi.
Namun, penerapan sistem tersebut tidak berarti seluruh transaksi keuangan yang melibatkan pihak luar negeri akan dikenakan PPN. Transfer dana antarindividu, transaksi personal, hingga pengiriman uang atau remitansi melalui perbankan tidak otomatis menjadi objek pajak.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Inge Diana Rismawanti, menegaskan bahwa SPP-TDLN bukan merupakan instrumen pajak baru. Sistem ini juga tidak dirancang untuk membebani seluruh aktivitas transaksi masyarakat di luar negeri.
“Terkait transfer dana dan remitansi tidak otomatis menjadi objek PPN. Sistem ini tidak dimaksudkan untuk mengenakan PPN atas aktivitas transfer dana personal maupun kiriman uang masyarakat,” kata Inge dalam keterangan tertulis pada (9/11/2026).
Menurut Inge, SPP-TDLN merupakan langkah pemerintah untuk memastikan pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri berlangsung lebih tertib, adil, transparan, dan terintegrasi secara teknologi.
Kebijakan tersebut sekaligus diarahkan untuk menciptakan kesetaraan perlakuan perpajakan antara pelaku usaha digital dalam negeri dan penyedia layanan digital dari luar negeri. Dengan demikian, aktivitas ekonomi digital lintas batas tetap berada dalam koridor ketentuan perpajakan nasional.
DJP juga memastikan penerapan sistem ini tidak akan menimbulkan pemungutan pajak secara berganda atau double taxation atas transaksi yang sama.
Apabila PPN atas suatu transaksi digital luar negeri telah dipungut oleh pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang ditunjuk pemerintah, transaksi tersebut tidak akan kembali dikenakan pemungutan melalui SPP-TDLN.
“Perlu dipahami bahwa tidak semua transaksi luar negeri dikenai PPN. Pemungutan melalui SPP-TDLN hanya dilakukan atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN sesuai ketentuan,” jelas Inge.
Dari sisi konsumen, penerapan SPP-TDLN diklaim memberikan kemudahan dalam memenuhi kewajiban administrasi perpajakan.
Masyarakat tidak perlu lagi mengurus sendiri penyetoran maupun pelaporan PPN atas pemanfaatan layanan digital luar negeri yang memang termasuk objek pajak dan wajib dipungut.
Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berupaya menyederhanakan proses administrasi sekaligus meningkatkan kepastian hukum bagi konsumen maupun pelaku usaha yang terlibat dalam transaksi digital lintas negara.
“Mekanisme ini membuat proses menjadi lebih praktis, tertib dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak,” imbuhnya.
Sebelum diterapkan secara penuh, SPP-TDLN telah melalui tahapan pengujian dalam lingkungan sandboxing serta periode stabilisasi. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur teknologi, proses bisnis, mekanisme pertukaran data, hingga integrasi dengan seluruh pihak yang terlibat.
Dalam tahap awal implementasi pada 25 September 2026, DJP telah menunjuk enam lembaga sebagai pemungut PPN atau issuer dalam penyelenggaraan SPP-TDLN.
Keenam lembaga tersebut terdiri atas:
1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
3. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
4. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
5. PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.
6. PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja).
Penunjukan lembaga-lembaga tersebut menjadi bagian dari pengembangan mekanisme pemungutan PPN transaksi digital luar negeri yang terintegrasi dengan sistem pembayaran.
DJP menyebutkan, sejumlah calon issuer lainnya saat ini masih menjalani periode stabilisasi sebelum ditetapkan secara resmi.
“Saat ini calon issuer lainnya sedang dalam periode stabilisasi. Kami akan menyampaikan informasi terkait penunjukan issuer baru melalui kanal resmi DJP apabila seluruh tahapan persiapan telah diselesaikan,” pungkas Inge.
Dengan mulai diperluasnya SPP-TDLN, pemerintah menargetkan pemungutan PPN atas aktivitas ekonomi digital lintas negara semakin tertata dan memberikan perlakuan yang setara bagi seluruh pelaku usaha.
Meski demikian, kejelasan mengenai jenis transaksi yang menjadi objek PPN tetap menjadi hal penting agar implementasi kebijakan ini tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat, khususnya kekhawatiran bahwa setiap transfer uang ke luar negeri akan dikenakan pajak.
Ervinna
About The Author
