Jakarta, jakartanews.co.id Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong penerapan skema Energy Service Company (ESCO) untuk mempercepat efisiensi energi di gedung-gedung pemerintah. Melalui skema pembiayaan berbasis penghematan energi tersebut, investasi pembenahan fasilitas bangunan diharapkan dapat dibiayai dari manfaat finansial yang dihasilkan melalui penurunan konsumsi energi dan biaya operasional.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas program konservasi energi di lingkungan instansi pusat maupun daerah. Skema ESCO dinilai dapat membuka ruang pembiayaan alternatif bagi proyek efisiensi energi, sekaligus memastikan manfaat investasi dapat diukur berdasarkan penghematan yang benar-benar terealisasi.
Inisiatif tersebut sejalan dengan target konservasi energi nasional yang ditetapkan Dewan Energi Nasional (DEN), yakni penghematan sebesar 7,61 juta ton setara minyak atau ton oil equivalent (TOE) pada 2030.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan perubahan perilaku konsumsi energi. Pembenahan infrastruktur bangunan, modernisasi peralatan, serta penerapan sistem pengendalian penggunaan energi menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi.
Sekretaris Jenderal DEN Dadan Kusdiana menegaskan, keberhasilan konservasi energi harus ditopang sistem pengukuran yang mampu membuktikan besaran penghematan secara objektif.
Menurutnya, berbeda dengan proyek penyediaan energi yang menghasilkan produk fisik, keberhasilan proyek efisiensi energi justru ditentukan oleh energi yang berhasil dihemat dibandingkan tingkat konsumsi sebelumnya.
Karena itu, DEN mendorong penguatan Measurement, Reporting, and Verification (MRV), audit energi berbasis bukti, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Ketiga instrumen tersebut menjadi fondasi untuk memastikan penghematan energi dapat dihitung, dilaporkan, dan diverifikasi secara transparan serta akuntabel.
Direktur Konservasi Energi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Gigih Udi Atmo, mengatakan program konservasi energi terus diselaraskan dengan pengembangan regulasi pasar karbon dan pengaturan konsumsi energi pada bangunan gedung.
Ia menekankan bahwa efisiensi energi tidak semata-mata diukur dari penurunan nominal tagihan listrik. Sasaran utamanya adalah menekan konsumsi energi sekaligus mengurangi beban biaya operasional.
“Jadi, efisiensi energi ini adalah upaya untuk penghematan energi. Jadi, penghematan energi itu tidak harus serta-merta mengurangi tagihan listrik. Tujuannya adalah kita menghemat energi, hemat biaya,” ujar Gigih dalam Diseminasi Hasil, Praktik Baik, dan Pembelajaran Efisiensi Energi Sektor Bangunan Gedung dan Maritim, pada (19/11/2026).
Modernisasi Gedung Hingga Elektrifikasi
Implementasi konservasi energi dilakukan melalui pembaruan peralatan dan perbaikan sistem pengelolaan bangunan. Sejumlah langkah yang didorong meliputi penggantian perangkat pendingin, penggunaan lampu hemat energi, serta penerapan teknologi otomatisasi untuk mengendalikan konsumsi listrik.
Pemerintah juga mendorong elektrifikasi sebagai bagian dari transformasi penggunaan energi di sektor operasional. Peralatan dan aktivitas yang sebelumnya bergantung pada bahan bakar fosil secara bertahap diarahkan menggunakan energi listrik.
“Salah satunya adalah melakukan kegiatan elektrifikasi. Jadi, program-program elektrifikasi itu ada kendaraan yang sebelumnya pakai BBM, kita ganti ke listrik, masak nyala pakai LPG, kita bawa ke listrik, kompor listrik,” jelasnya.
Di sektor bangunan gedung, penggantian sistem pendingin dan penerangan menjadi salah satu fokus utama. Pengaturan operasional juga dilakukan agar penggunaan listrik dapat disesuaikan dengan aktivitas penghuni gedung.
Gigih mencontohkan penerapan building automation system yang memungkinkan perangkat listrik dikendalikan secara otomatis berdasarkan jadwal operasional.
“Selain itu, di gedung ini sendiri yang mengonsumsi listrik kita efisienkan. Melalui dengan program-program penggantian chiller, sistem pendingin, lampu LED yang hemat energi, dan pengaturan pola operasional gedung dengan kita menerapkan yang namanya building automation system. Jadi, di gedung ini setiap jam 5 sore otomatis mati lampu, mati AC,” ungkapnya.
Gedung ESDM Disiapkan Jadi Percontohan Investasi ESCO
Berbagai pembenahan tersebut sekaligus diarahkan untuk menjadikan gedung Kementerian ESDM sebagai model penerapan konservasi energi bagi instansi pemerintah lainnya. Pemerintah berharap praktik serupa dapat direplikasi oleh kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait.
Gigih mengatakan, upaya tersebut merupakan implementasi kebijakan konservasi energi yang telah diatur dalam regulasi pemerintah, termasuk Peraturan Pemerintah.
“Jadi, melalui dengan kegiatan-kegiatan tersebut Kementerian ESDM ingin menjadikan role model. Role model dari apa? Dari tadi yang sudah dituangkan dalam regulasi tingkatnya Peraturan Pemerintah,” tuturnya.
Tahap selanjutnya, pemerintah tengah merancang keberlanjutan program tersebut melalui skema ESCO. Dengan pendekatan ini, proyek efisiensi energi diharapkan tidak hanya mengandalkan anggaran pembaruan fasilitas, tetapi juga dapat menarik investasi berdasarkan potensi penghematan biaya operasional.
“Nah, ini kita sedang mendesain, harapan kami sebenarnya program ini bisa kita lanjutkan. Programnya sangat bagus. Kita lanjutkan tahun depan, kita wujudkan dalam bentuk ESCO, energy service company,” kata Gigih.
Skema tersebut menempatkan hasil penghematan energi sebagai dasar untuk mengukur kelayakan investasi. Dengan perhitungan konsumsi sebelum dan sesudah pembenahan, manfaat finansial proyek dapat dievaluasi secara lebih terukur.
Pemerintah berencana memulai penerapan ESCO melalui proyek percontohan di gedung-gedung pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Kita tahu hematnya jelas, tapi bagaimana kita bisa meyakinkan melalui investasi yang menghemat biaya operasi? Harapan kami bisa kita lakukan role model di gedung di pemerintah pusat dan juga di pemerintah daerah,” pungkas Gigih.
Penerapan ESCO di sektor pemerintahan diharapkan menjadi langkah penting untuk mempercepat investasi efisiensi energi. Namun, keberhasilannya akan sangat bergantung pada kejelasan pengukuran penghematan, transparansi kontrak, serta kepastian manfaat finansial bagi seluruh pihak yang terlibat.
Ervinna
