Jakarta, jakartanews.co.id Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menilai keberadaan Hunian Sementara (Huntara) Senen, Jakarta Pusat, telah memberikan perubahan positif bagi kehidupan warga yang sebelumnya bermukim di bantaran rel kereta api.
Selain menyediakan tempat tinggal yang lebih layak, kawasan tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan sosial yang sehat, aman, dan mendukung tumbuh kembang anak-anak.
Penilaian tersebut disampaikan Dony saat mengunjungi Huntara Senen, Jakarta Pusat, Selasa. Dalam kunjungan itu, ia melihat langsung kondisi bangunan, fasilitas umum, serta perkembangan kehidupan warga setelah menempati hunian tersebut selama kurang lebih empat bulan.
Dony mengatakan, respons warga terhadap keberadaan hunian sementara tersebut cukup positif. Menurut dia, masyarakat merasa lebih nyaman karena kini memiliki tempat tinggal dengan lingkungan yang lebih tertata dibandingkan kondisi sebelumnya.
“Ini kan hasilnya sangat bagus, ya, mereka puas, happy, dan tentu saja ini berkat daripada kepedulian Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Prabowo,” kata Dony dalam keterangannya pada (3/11/2026).
Ia menjelaskan, pembangunan Huntara Senen merupakan hasil kolaborasi pemerintah dengan sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan perusahaan-perusahaan konstruksi Karya.
Menurut Dony, kolaborasi tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan manfaat nyata kehadiran BUMN bagi masyarakat. BUMN, kata dia, tidak hanya dituntut menjalankan fungsi bisnis, tetapi juga harus mampu berkontribusi dalam menjawab persoalan sosial, termasuk kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak.
“Kita ingin menyediakan perumahan yang baik tentunya untuk saudara-saudara kita, dan termasuk juga fasilitas yang disediakan,” ujarnya.
Didampingi Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, Dony meninjau sejumlah fasilitas yang telah tersedia di kawasan Huntara Senen. Di antaranya masjid, ruang keluarga, serta ruang berkumpul yang dapat dimanfaatkan warga untuk berinteraksi dan memperkuat hubungan sosial antarpenghuni.
Menurutnya, penyediaan hunian tidak cukup hanya berorientasi pada ketersediaan bangunan dan tempat beristirahat. Lingkungan permukiman juga harus dirancang agar mendukung kehidupan sosial, kenyamanan keluarga, serta kebutuhan anak-anak dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
Ia menekankan pentingnya menghadirkan lingkungan yang sehat bagi anak-anak. Dengan fasilitas yang memadai dan ruang interaksi yang cukup, anak-anak diharapkan dapat tumbuh, bermain, belajar, serta bersosialisasi secara lebih baik.
Karena itu, Dony menyampaikan rencana untuk mempertimbangkan penambahan fasilitas publik, salah satunya sarana olahraga berupa lapangan mini soccer. Fasilitas tersebut diharapkan menjadi ruang aktivitas positif bagi anak-anak sekaligus memperkuat interaksi antarwarga.
“Harapannya, tentu mereka tumbuh menjadi anak-anak yang sehat dan kuat. Itu masa depan bangsa kita,” tuturnya.
Meski mengapresiasi kondisi kawasan yang telah tertata, Dony tidak mengabaikan sejumlah masukan warga terkait persoalan teknis infrastruktur, khususnya sistem drainase dan pembuangan air.
Dalam kunjungan tersebut, ia menerima informasi bahwa air berpotensi masuk ke lingkungan hunian ketika hujan turun. Kondisi itu menjadi perhatian karena sistem drainase merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kelayakan dan kenyamanan kawasan permukiman.
Dony pun meminta tim dari perusahaan Karya untuk segera melakukan pemeriksaan dan identifikasi terhadap saluran drainase, termasuk memastikan sistem pembuangan air berfungsi dengan baik.
“Nanti, tentu akan ada tim dari Karya yang melakukan pengecekan di sini. Saya sudah minta tim Karya untuk melakukan identifikasi di sini, pembuangan airnya seperti apa,” katanya.
Instruksi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan hunian tidak boleh berhenti pada penyelesaian fisik bangunan. Kualitas infrastruktur pendukung, termasuk pengelolaan air hujan, sanitasi, dan fasilitas lingkungan, juga harus dipastikan agar warga dapat tinggal dengan aman dan nyaman dalam jangka waktu penempatan.
Huntara Senen saat ini memiliki kapasitas sebanyak 250 unit. Namun, berdasarkan data yang disampaikan dalam kunjungan tersebut, baru 69 unit yang telah ditempati warga.
Dengan demikian, masih terdapat kapasitas hunian yang dapat dimanfaatkan untuk menampung warga lain yang membutuhkan tempat tinggal sementara.
Dony mengungkapkan, pemerintah bersama BUMN tengah melakukan pendataan terhadap masyarakat yang masih tinggal di bantaran rel kereta api di sejumlah lokasi. Pendataan tersebut menjadi bagian dari upaya mengidentifikasi warga yang berpotensi direlokasi ke hunian yang lebih layak.
Langkah ini penting mengingat kawasan bantaran rel memiliki persoalan tersendiri, baik dari aspek keselamatan, kesehatan lingkungan, maupun keterbatasan fasilitas permukiman. Penataan kawasan diharapkan dapat memberikan alternatif tempat tinggal yang lebih aman bagi masyarakat terdampak.
Namun, proses relokasi juga membutuhkan pendataan yang akurat, koordinasi lintas instansi, serta komunikasi yang baik dengan warga. Kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat perlu menjadi perhatian agar perpindahan tempat tinggal tidak justru menimbulkan persoalan baru.
Dony berharap Huntara Senen tidak hanya menjadi solusi sementara bagi warga yang sebelumnya tinggal di bantaran rel, tetapi juga dapat menjadi contoh penataan lingkungan permukiman yang memperhatikan aspek kemanusiaan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat.
Menurutnya, penyediaan tempat tinggal yang layak harus berjalan seiring dengan pembangunan fasilitas sosial serta lingkungan yang memungkinkan warga menjalani kehidupan secara lebih baik.
Perhatian terhadap fasilitas anak-anak, ruang berkumpul, sarana ibadah, hingga infrastruktur drainase menjadi bagian penting dalam memastikan hunian tersebut benar-benar dapat berfungsi sesuai kebutuhan penghuninya.
“Harapannya, tentu mereka tumbuh menjadi anak-anak yang sehat dan kuat. Itu masa depan bangsa kita,” pungkas Dony.
Ke depan, tantangan pengelolaan Huntara Senen bukan hanya mengisi unit-unit yang masih kosong, melainkan juga memastikan kualitas bangunan, kelayakan fasilitas, kebersihan lingkungan, serta pemeliharaan infrastruktur berjalan secara konsisten.
Dengan kapasitas 250 unit dan baru 69 unit yang terisi, optimalisasi pemanfaatan hunian tersebut menjadi pekerjaan lanjutan yang perlu diperhatikan pemerintah dan BUMN.
Keberhasilan program penataan permukiman pada akhirnya tidak semata-mata diukur dari jumlah bangunan yang berhasil didirikan, tetapi juga dari keberlanjutan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Ervinna
About The Author
