JAKARTA —jakartanews.co.id Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (DPD AWPI) DKI Jakarta melakukan audiensi dan silaturahmi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Kamis (10/9/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi DKJ, Jalan MT Haryono, Jakarta, tersebut menjadi momentum penting bagi AWPI DKI Jakarta untuk memperkenalkan jajaran kepengurusan sekaligus membangun komunikasi dan sinergi dengan lembaga pemeriksa keuangan negara.
Jajaran pengurus DPD AWPI DKI Jakarta diterima langsung oleh Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Provinsi DKJ, Nur Pramono, yang akrab disapa Ipung. Turut hadir Kepala Subbagian Humas Yochie Tria Putra, Kepala Subbagian Hukum Susi Handayani, serta jajaran staf Humas BPK.
Ketua DPD AWPI DKI Jakarta, Yamarlin Hulu, S.E., atau yang akrab disapa Marlin, menyampaikan apresiasi kepada jajaran BPK Perwakilan Provinsi DKJ atas sambutan dan kesempatan yang diberikan kepada AWPI untuk berdiskusi.
Menurut Marlin, audiensi tersebut merupakan bagian dari langkah organisasi dalam memperkenalkan keberadaan AWPI DKI Jakarta sekaligus membangun komunikasi dengan berbagai lembaga negara dan pemangku kepentingan di Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Marlin memperkenalkan jajaran pengurus DPD AWPI DKI Jakarta serta menyampaikan sejumlah program organisasi. Salah satunya rencana pelaksanaan Kongres Nasional AWPI ke-2 yang akan dirangkai dengan kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Jakarta.
“AWPI berkomitmen agar para jurnalis yang bernaung di bawah organisasi dapat menjalankan tugas secara profesional, mematuhi Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, serta mengedepankan pemberitaan yang faktual, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Marlin.
Ia menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial. Karena itu, setiap pemberitaan yang berkaitan dengan kepentingan publik harus berlandaskan data, fakta, konfirmasi, serta prinsip keberimbangan.
AWPI Dorong Edukasi dan Keterbukaan Informasi Publik
Selain membahas profesionalisme wartawan, audiensi juga menjadi ruang untuk membangun peluang sinergi dalam bidang publikasi dan edukasi masyarakat.
AWPI DKI Jakarta menyampaikan kesiapan untuk membantu menyebarluaskan informasi mengenai tugas, fungsi, serta program BPK kepada masyarakat melalui pemberitaan yang edukatif dan sesuai kaidah jurnalistik.
“AWPI DKI Jakarta siap bersinergi dengan BPK Perwakilan Provinsi DKJ dalam menyampaikan dan mempublikasikan informasi serta program BPK kepada masyarakat. Tentunya semua dilakukan sesuai ketentuan dan kewenangan masing-masing,” kata Marlin.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan informasi yang mudah dipahami mengenai bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara maupun daerah dilakukan.
Bahas Pengawasan APBD Jakarta
Dalam audiensi tersebut, AWPI DKI Jakarta dan BPK Perwakilan Provinsi DKJ juga membahas pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta.
Marlin menilai besarnya anggaran daerah perlu menjadi perhatian seluruh pihak, termasuk masyarakat dan insan pers, agar penggunaannya dapat diketahui serta dipahami secara baik oleh publik.
“APBD Jakarta harus kita kawal bersama agar penggunaannya tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Pers memiliki fungsi kontrol sosial, tetapi pelaksanaannya harus tetap berdasarkan fakta, data, konfirmasi, keberimbangan, serta kode etik jurnalistik,” tegasnya.
Ia menambahkan, AWPI DKI Jakarta tidak ingin pers hanya berperan dalam menyampaikan berita, tetapi juga ikut memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga publik semakin memahami proses pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran daerah.
BPK Buka Ruang Komunikasi dengan Media
Sementara itu, BPK Perwakilan Provinsi DKJ menyambut baik audiensi yang dilakukan DPD AWPI DKI Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, BPK meny
About The Author
