jakartanews
Jakarta, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman merespons aksi demonstrasi peternak ayam petelur di sejumlah daerah yang memprotes tingginya harga pakan dan anjloknya harga telur di tingkat peternak.
Kondisi tersebut membuat peternak mengaku mengalami kerugian karena biaya produksi terus meningkat, sementara harga jual telur tidak mampu menutup ongkos produksi.
Menanggapi keluhan tersebut, Amran menegaskan pemerintah berpihak kepada peternak kecil.
Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menekan biaya produksi sekaligus membantu memastikan telur hasil produksi peternak terserap pasar.
“Yang terpenting, pemerintah harus berpihak pada peternak kecil. Sekali lagi, kami berada pada pihak peternak kecil,” kata Amran, pada (11/8/2026).
Salah satu persoalan utama yang dikeluhkan peternak adalah tingginya harga pakan. Untuk menekan biaya produksi, Amran mengatakan Perum Bulog telah diperintahkan menyalurkan pakan melalui skema Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga Desember 2026.
“SPHP, sekarang kami sudah perintahkan Bulog agar disalurkan sampai Desember, itu sudah aman,” ujar Amran.
Menurut Amran, kebijakan penyaluran pakan murah tersebut sebenarnya telah diputuskan sebelum aksi demonstrasi peternak berlangsung. Bahkan, surat keputusan (SK) terkait penyaluran pakan SPHP disebut telah ditandatangani sebelumnya.
“Sebelum demo, kami sudah dahului tanda tangan SK-nya SPHP. SPHP itu adalah pakan yang murah disubsidi pemerintah kepada peternak kecil,” jelasnya.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu peternak mengurangi beban biaya produksi yang selama ini menjadi salah satu persoalan utama dalam usaha peternakan ayam petelur.
Selain persoalan pakan, peternak juga menghadapi masalah lain, yakni anjloknya harga telur di tingkat peternak. Harga jual yang rendah membuat peternak kesulitan memperoleh keuntungan, bahkan harus menanggung kerugian.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Amran mengatakan pemerintah telah berkomunikasi dengan pihak pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk membuka peluang penyerapan telur produksi peternak.
“Kami sudah kirim surat tertulis resmi dan telepon langsung kepada kepala MBG. Sudah setuju,” kata Amran.
Dengan adanya penyerapan melalui program MBG, pemerintah berharap produksi telur peternak rakyat dapat terserap dengan harga yang lebih baik sehingga dapat membantu menjaga keberlangsungan usaha mereka.
Amran juga mengatakan pemerintah akan mempertemukan peternak dengan sejumlah pihak yang berkaitan langsung dengan persoalan produksi dan pemasaran telur.
Pertemuan tersebut akan melibatkan produsen pakan, tim MBG, Kementerian Pertanian, serta Satgas terkait. Sejumlah persoalan akan dibahas, mulai dari harga pakan, DOC atau day old chick, hingga kebutuhan produksi peternak lainnya.
“Sebentar kami rapat se-Indonesia. Semua yang produsen pakan, kemudian MBG, tim MBG, dari pertanian, dari Satgas, hadir semua,” ujarnya.
Menurut Amran, koordinasi lintas lembaga tersebut diperlukan agar persoalan yang dihadapi peternak tidak hanya ditangani dari sisi harga pakan, tetapi juga dari sisi penyerapan hasil produksi dan rantai pasok peternakan.
Amran menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan peternak kecil menjadi pihak yang dirugikan dalam tata niaga sektor peternakan.
Ia bahkan melontarkan peringatan keras kepada pihak-pihak yang dinilai mengambil keuntungan secara tidak wajar dan merugikan peternak.
“Tidak boleh biarkan peternak kecil dipermainkan oleh mafia, apalagi koruptor pasti kami gilas,” tegasnya.
Sebelumnya, peternak ayam petelur di Sulawesi Selatan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sulsel. Dalam aksi tersebut, peternak membagikan ayam dan telur kepada masyarakat sebagai simbol beratnya kondisi yang mereka hadapi.
Penanggung jawab Aksi Damai Peternak Rakyat Sulsel, Basuki Suyuti, mengatakan peternak telah merasakan kerugian selama sekitar empat bulan.
Menurut dia, tingginya harga pakan tidak sebanding dengan harga jual telur yang terus mengalami penurunan di tingkat peternak.
“Dampaknya peternak adalah harga pakan cukup tinggi, harga telur anjlok, sehingga setiap hari kita harus menomboki Rp3.000 sampai Rp4.000 per rak telur,” kata Basuki.
Menurut peternak, kondisi tersebut membuat keberlangsungan usaha semakin tertekan. Jika tidak segera ada intervensi pemerintah, mereka khawatir semakin banyak peternak rakyat yang tidak mampu mempertahankan usahanya.
Dalam aksi tersebut, peternak menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah antara lain:
1. Meminta harga pakan diturunkan dan harga telur di tingkat peternak distabilkan.
2. Meminta pemerintah membatasi dominasi perusahaan integrator dalam industri perunggasan.
3. Menjamin ketersediaan jagung dengan harga sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
4. Meminta pemerintah mengatur kebijakan impor secara lebih fleksibel dengan membuka atau menutup keran impor sesuai kondisi pasokan dan kebutuhan dalam negeri.
5. Meminta agar kuota impor bahan baku pakan tidak hanya diberikan kepada pihak-pihak tertentu.
6. Meminta kebijakan tersebut perlu dibuat lebih adil agar peternak rakyat tidak semakin terbebani oleh tingginya biaya produksi.
7. pembentukan Kementerian Peternakan.
Peternak menilai kompleksitas persoalan di sektor peternakan membutuhkan lembaga khusus yang dapat menangani berbagai persoalan secara lebih cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
Kini, para peternak menunggu realisasi langkah yang telah disampaikan pemerintah.
Dua hal yang menjadi perhatian utama adalah kepastian penyaluran pakan murah melalui skema SPHP hingga Desember 2026 dan penyerapan telur produksi peternak melalui program MBG.
Jika kedua kebijakan tersebut dapat berjalan efektif, peternak berharap tekanan biaya produksi dan anjloknya harga telur dapat segera teratasi.
Namun, peternak juga menanti kepastian pelaksanaan di lapangan. Sebab, bagi mereka, persoalan harga pakan dan harga telur bukan sekadar persoalan kebijakan, melainkan menyangkut keberlangsungan usaha dan penghidupan ribuan peternak rakyat di berbagai daerah.
Ervinna
About The Author
