jakartanews
Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka peluang untuk menambah jumlah sekolah gratis di Ibu Kota sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah juga tengah mengkaji kemungkinan memasukkan sekolah berbasis madrasah ke dalam program tersebut.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa rencana penambahan sekolah gratis sangat bergantung pada kemampuan fiskal daerah.
Menurutnya, dukungan berbagai pihak terhadap program ini menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan kebijakan pendidikan gratis di Jakarta.
“Saya melihat semuanya memberikan dukungan yang absolut. Sehingga mudah-mudahan ke depan, kalau ruang fiskal DKI Jakarta memungkinkan untuk menambah, pasti akan kami tambah,” ujar Pramono dalam keterangannya di Jakarta, pada (30/4/2026).
Ia menegaskan bahwa perluasan program sekolah gratis merupakan langkah strategis untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat dari kelompok ekonomi rentan.
Pemprov DKI juga berkomitmen untuk memastikan kebijakan ini berjalan secara inklusif dan adil.
Salah satu langkah yang tengah dikaji adalah memasukkan madrasah ke dalam program sekolah gratis.
Pramono menilai, keadilan akses pendidikan harus mencakup semua jenis lembaga pendidikan, termasuk yang berbasis keagamaan.
“Pokoknya harus adil bagi semuanya, termasuk madrasah. Sekali lagi, termasuk madrasah,” tegasnya.
Saat ini, program sekolah gratis di Jakarta telah mencakup 103 sekolah swasta yang tersebar di lima wilayah administrasi. Sementara itu, seluruh sekolah negeri di DKI Jakarta telah lebih dulu menerapkan kebijakan bebas biaya pendidikan.
Pemprov DKI juga terus memperkuat berbagai program pendukung di sektor pendidikan, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta kebijakan pemutihan ijazah.
Program-program tersebut ditujukan untuk menekan angka putus sekolah yang disebabkan oleh kendala ekonomi.
“Mudah-mudahan kebijakan ini semakin memperkecil peluang anak Jakarta tidak bisa sekolah karena tidak mampu,” kata Pramono.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menjelaskan bahwa dari total 103 sekolah swasta yang tergabung dalam program, sebanyak 40 sekolah telah lebih dulu menjalankan kebijakan tersebut hingga akhir tahun ajaran.
“Saat ini yang sudah berjalan ada 40 sekolah hingga bulan Juni. Kemudian mulai Juni akan bertambah 63 sekolah lagi, sehingga totalnya menjadi 103 sekolah,” ujar Nahdiana.
Untuk mendukung implementasi program sekolah gratis tersebut, Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp253,6 miliar.
“Total anggaran yang dialokasikan untuk 103 sekolah swasta mencapai Rp253.625.139.600,” jelasnya.
Pemprov DKI menilai, penambahan jumlah sekolah gratis serta perluasan cakupan program, termasuk ke madrasah, merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Jakarta.
Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu memperkuat pemerataan pendidikan dan mengurangi kesenjangan sosial di Ibu Kota.
Ervinna
