Jakarta, jakartanews.co.id Upaya membangkitkan kembali usaha garam rakyat di Aceh pascabencana mulai menunjukkan hasil. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyerahkan 15 unit dapur perebusan garam kepada masyarakat pesisir Kabupaten Bireuen sebagai langkah konkret memulihkan aktivitas produksi sekaligus menggerakkan kembali perekonomian warga terdampak bencana.
Penyerahan bantuan tersebut dilaksanakan dalam rangkaian Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan 2026. Sebanyak 15 unit dapur perebusan itu merupakan tahap awal dari target pembangunan 55 unit di Kabupaten Bireuen.
Secara keseluruhan, KKP menargetkan pembangunan 506 unit dapur perebusan garam yang tersebar di lima kabupaten di Aceh, meliputi Bireuen, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Utara, dan Aceh Timur.
Program ini menjadi bagian dari agenda rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, dengan fokus pada pemulihan sarana produksi dan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir.
Dapur perebusan dibangun secara permanen dan dilengkapi fasilitas pemasakan yang lebih memadai. Tidak sekadar mengganti tempat produksi yang rusak, pembangunan ini juga dirancang untuk memperkuat ketahanan infrastruktur usaha garam rakyat terhadap potensi bencana sekaligus meningkatkan kapasitas produksi.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, kehadiran KKP selama 27 tahun harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.
“Setelah 27 tahun KKP mengabdi untuk rakyat, kita berharap kesejahteraan nelayan dan masyarakat kelautan dan perikanan semakin meningkat,” ujar Trenggono dalam keterangan tertulis pada (8/11/2026).
Komitmen tersebut sejalan dengan kebijakan penguatan ekonomi biru yang tidak hanya menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, tetapi juga memastikan masyarakat pesisir memperoleh manfaat ekonomi dari sektor tersebut.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Miftahul Huda, menegaskan bahwa pemulihan sarana produksi merupakan salah satu kunci untuk mempercepat kebangkitan ekonomi masyarakat pesisir setelah bencana.
Menurutnya, fasilitas yang lebih baik diharapkan mampu mengembalikan aktivitas produksi, memperbesar kapasitas usaha, serta meningkatkan pendapatan keluarga pelaku usaha garam.
“Bantuan ini tidak hanya berupa bangunan yang lebih kokoh dan permanen, tetapi juga dilengkapi fasilitas tungku dan wajan perebusan dengan kapasitas lebih besar dari sebelumnya, drum penampung air tua, gerobak dorong, sekop pasir, serta penggaruk pasir. Dengan dukungan sarana tersebut, kami berharap produktivitas dan hasil produksi garam masyarakat dapat meningkat,” kata Huda.
Dampak peningkatan fasilitas produksi mulai terlihat dari perbandingan kapasitas perebusan sebelum dan sesudah bantuan diberikan.
Berdasarkan laporan produksi salah satu unit dapur perebusan, kapasitas yang sebelumnya hanya berkisar 20–30 kilogram dalam satu kali proses kini meningkat menjadi sekitar 70–120 kilogram.
Dengan rata-rata dua kali proses perebusan setiap hari, satu unit dapur berpotensi menghasilkan sekitar 1,4 ton garam per minggu.
Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa dukungan infrastruktur dan peralatan produksi yang lebih memadai dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap produktivitas usaha garam rakyat. Meski demikian, capaian produksi setiap unit tetap bergantung pada kondisi bahan baku, kapasitas peralatan, dan intensitas operasional masing-masing dapur.
Dari sisi ekonomi, garam hasil perebusan masyarakat dilaporkan memiliki kisaran harga Rp3.000–Rp6.000 per kilogram. Sementara itu, harga pasar rata-rata berada pada kisaran Rp6.000–Rp9.000 per kilogram.
Dengan meningkatnya kapasitas produksi, pelaku usaha diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pasar, memperluas skala usaha, dan meningkatkan pendapatan rumah tangga.
Bupati Bireuen, Mukhlis, mengapresiasi dukungan KKP dalam memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, terutama para pelaku usaha garam yang terdampak bencana.
Ia menyebut Bireuen sebagai daerah penghasil garam terbesar kedua di Provinsi Aceh. Potensi tersebut, menurutnya, perlu didukung melalui penguatan sarana produksi, peningkatan kapasitas usaha, dan pendampingan berkelanjutan.
Mukhlis berharap bantuan dapur perebusan garam dapat mempercepat pemulihan produksi sekaligus menjaga keberlangsungan mata pencaharian masyarakat.
Ia juga mengingatkan agar fasilitas yang telah diserahkan dimanfaatkan dan dirawat secara optimal sehingga tidak hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek, tetapi juga menjadi aset produktif bagi masyarakat pesisir.
Pembangunan dapur perebusan garam di Aceh menegaskan bahwa pemulihan pascabencana tidak cukup berhenti pada pembangunan kembali infrastruktur fisik. Pemulihan juga harus menyentuh sumber penghidupan masyarakat agar roda ekonomi dapat kembali bergerak.
Melalui target pembangunan 506 unit dapur perebusan garam, KKP berupaya mendorong usaha garam rakyat Aceh bangkit, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan.
Ervinna
About The Author
