jakartanews
Jakarta, Menteri Luar Negeri RI Sugiono memanfaatkan rangkaian High-Level Week Sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB) di New York untuk mengintensifkan diplomasi bilateral sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam berbagai isu regional dan global.
Di sela agenda pembukaan Debat Umum SMU PBB Sugiono melakukan serangkaian pertemuan dengan sejumlah menteri luar negeri negara sahabat dan mitra strategis. Agenda tersebut mencakup pembahasan penguatan hubungan bilateral, kerja sama multilateral, isu perdamaian dan keamanan internasional, hingga agenda Indonesia dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pertemuan bilateral dilakukan bersama Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband dan Menteri Luar Negeri Belanda Tom Berendsen. Sugiono juga melakukan pull-aside meeting dengan Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul.
“Berbagai pertemuan tersebut membahas upaya penguatan hubungan bilateral, serta berbagai isu regional dan global yang menjadi perhatian bersama,” kata Sugiono dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI, pada (23/9/2026).
Sugiono menegaskan, diplomasi Indonesia tidak berhenti pada penguatan hubungan politik, tetapi diarahkan untuk memastikan berbagai peluang kerja sama dapat diterjemahkan menjadi manfaat konkret.
“Indonesia akan terus mendorong agar berbagai potensi kerja sama yang ada dapat ditindaklanjuti dan memberikan manfaat konkret bagi pembangunan dan masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Dalam pertemuan dengan Menlu Inggris Ed Miliband, kedua negara membahas langkah memperkuat hubungan bilateral melalui kerangka New Strategic Partnership.
Kemitraan tersebut menjadi salah satu instrumen untuk memperluas kerja sama Indonesia-Inggris di berbagai bidang sekaligus memastikan hubungan kedua negara menghasilkan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat.
Pertemuan di New York juga menjadi bagian dari upaya Indonesia menjaga momentum hubungan dengan mitra strategis di tengah dinamika geopolitik dan perubahan lanskap ekonomi global.
Sementara dalam pertemuan dengan Menlu Jerman Johann Wadephul, pembahasan diarahkan pada penguatan hubungan bilateral menjelang peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jerman pada 2027.
Momentum tersebut dinilai dapat menjadi kesempatan untuk memperluas kerja sama kedua negara, tidak hanya dalam hubungan politik, tetapi juga pada berbagai sektor yang memiliki kepentingan bersama.
Intensifikasi komunikasi dengan Berlin juga memperlihatkan upaya Indonesia mempertahankan hubungan dengan negara-negara Eropa di tengah kebutuhan memperluas jaringan kemitraan internasional.
Adapun pertemuan Sugiono dengan Menlu Belanda Tom Berendsen menyoroti penguatan kemitraan kedua negara di forum multilateral, termasuk perkembangan isu Palestina.
Pembahasan kemudian berlanjut dalam pertemuan trilateral bersama Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian Jean-Pierre Lacroix.
Pertemuan tersebut membahas masa depan operasi pemeliharaan perdamaian PBB serta persiapan UN Peacekeeping Ministerial (UNPM) 2027 yang akan diselenggarakan bersama oleh Indonesia dan Belanda di Jakarta.
PBB sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa Indonesia dan Belanda akan menjadi tuan rumah bersama pertemuan tingkat menteri mengenai peacekeeping tersebut pada tahun depan. Forum ini merupakan salah satu forum utama PBB untuk menghimpun dukungan politik, sumber daya dan kemampuan negara-negara anggota bagi operasi perdamaian PBB.
Bagi Indonesia, agenda tersebut memiliki arti strategis. Indonesia selama ini merupakan salah satu kontributor penting personel berseragam untuk misi perdamaian PBB. Per Mei 2026, Indonesia tercatat sebagai kontributor terbesar keenam, dengan hampir 2.000 personel militer dan polisi yang bertugas dalam sejumlah misi PBB.
Di luar pertemuan dengan para menlu, Sugiono juga menerima permohonan pertemuan dari Rebeca Grynspan, kandidat Sekretaris Jenderal PBB yang dinominasikan Kosta Rika.
Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk bertukar pandangan mengenai tantangan global serta masa depan dan penguatan peran PBB dalam menghadapi berbagai persoalan internasional.
Pertemuan dengan kandidat pimpinan tertinggi Sekretariat PBB tersebut berlangsung di tengah upaya Indonesia memperluas keterlibatan dalam agenda multilateral.
Rangkaian diplomasi Indonesia di New York juga memiliki dimensi strategis lain, yakni menggalang dukungan bagi pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030.
Pencalonan tersebut menjadi bagian dari agenda jangka panjang Indonesia untuk meningkatkan kontribusi dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional melalui mekanisme multilateral.
Keterlibatan aktif Indonesia dalam isu perdamaian PBB memiliki rekam jejak yang panjang. Pada 2026, PBB mencatat Indonesia masih mengerahkan personel dalam sejumlah operasi pemeliharaan perdamaian, termasuk di Abyei, Republik Afrika Tengah, Siprus, Republik Demokratik Kongo, Lebanon, Sudan Selatan dan Sahara Barat.
Dengan demikian, diplomasi Indonesia di New York tidak hanya berorientasi pada hubungan bilateral, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam arsitektur multilateral.
Di sela pembukaan Debat Umum, Sugiono juga berinteraksi dengan perwakilan dari sejumlah negara sahabat dan mitra, antara lain Brunei Darussalam, Laos, Rumania, Belarus, Kirgistan, Mongolia, Kanada, Kolombia serta Uni Eropa.
Pertemuan dan interaksi tersebut menjadi bagian dari diplomasi intensif Indonesia selama High-Level Week SMU PBB ke-81.
Banyaknya agenda pertemuan menunjukkan bahwa forum tahunan PBB tidak hanya menjadi panggung penyampaian sikap Indonesia terhadap persoalan global, tetapi juga ruang untuk membangun komunikasi langsung dengan negara-negara mitra dan mencari titik temu kepentingan.
Pada akhirnya, rangkaian diplomasi Sugiono di New York memperlihatkan pendekatan Indonesia yang berjalan di dua jalur sekaligus: memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara strategis dan meningkatkan peran Indonesia dalam forum multilateral.
Pemerintah menekankan bahwa setiap peluang kerja sama perlu diarahkan pada hasil yang konkret bagi kepentingan pembangunan nasional dan masyarakat Indonesia.
Di saat yang sama, keterlibatan Indonesia dalam agenda perdamaian, termasuk persiapan UN Peacekeeping Ministerial 2027 dan pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030, menunjukkan upaya Jakarta mempertahankan ruang bagi peran yang lebih aktif dalam pembahasan isu perdamaian dan keamanan internasional.
Ervinna
About The Author
