jakartanews
jakarta (26/8/2026) Ketua Umum K-GIBRAN, Arnold Lintong, menyampaikan keprihatinan dan penyesalannya atas pernyataan yang disampaikan oleh Budi Arie karena dinilai telah memunculkan polemik di ruang publik. Dalam perspektif demokrasi yang sehat, kebebasan berpendapat merupakan hak setiap warga negara. Namun demikian, setiap pernyataan yang disampaikan oleh tokoh publik maupun elemen relawan harus tetap mempertimbangkan dimensi etika komunikasi, dampak sosial, serta kepentingan nasional yang lebih luas.
Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil yang berkomitmen mendukung agenda pembangunan nasional, K-GIBRAN berpandangan bahwa relawan politik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen mobilisasi dukungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan intelektual dalam membangun ruang diskursus publik yang sehat, rasional, serta berorientasi pada penyelesaian persoalan bangsa. Oleh karena itu, setiap narasi yang berkembang di ruang publik seharusnya memperkuat kohesi sosial, memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan, serta menghindari polarisasi yang tidak
produktif.
Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, stabilitas politik dan kualitas komunikasi publik merupakan prasyarat penting bagi efektivitas implementasi kebijakan. Pernyataan-pernyataan yang berpotensi menimbulkan multitafsir atau kegaduhan hanya akan mengalihkan perhatian publik dari agenda utama pemerintah, yaitu percepatan pembangunan, penguatan ekonomi nasional, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pelaksanaan program-program strategis yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
Atas dasar itu, K-GIBRAN menegaskan komitmennya untuk tetap konsisten, objektif, dan konstruktif dalam mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga berakhirnya masa jabatan pada tahun 2029. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penguatan literasi publik, edukasi kebijakan, serta partisipasi aktif dalam menyukseskan berbagai program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
K-GIBRAN juga mengajak seluruh organisasi relawan untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan sektoral maupun personal. Perbedaan pandangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi, namun hendaknya dikelola melalui komunikasi yang beretika, argumentasi yang berbasis data, serta sikap kenegarawanan yang mengedepankan persatuan nasional. Dengan demikian, relawan dapat menjalankan perannya sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus penjaga kualitas demokrasi yang dewasa, inklusif, dan berorientasi pada kemajuan Indonesia.
red
About The Author
