Minggu, Desember 6, 2020
Beranda Politik Sekjend Gerakan Daulat Desa (GDD) Sabar Mangadoe Tambunan, “Usulan Pansus Jiwasraya Tidak...

Sekjend Gerakan Daulat Desa (GDD) Sabar Mangadoe Tambunan, “Usulan Pansus Jiwasraya Tidak Relevan”

Jakarta, Jakartanews.co.id – Gerakan Daulat Desa (GDD) ikut bersuara mengenai usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) kasus Mega Korupsi Jiwasraya, karena saat ini kasus tersebut telah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Diketahui bahwa ada 2 Fraksi DPR-RI yang mengusulkan adanya pembentukan Pansus Mega Korupsi Jiwasraya Tersebut.

Kedua Fraksi yang mengusulkan dibentuknya kasus Mega Korupsi Jiwasraya antara lain Fraksi Partai demokrat dan Fraksi Partai Keadilan sejahtera (PKS). Kedua pimpinan fraksi tersebut bahkan telah mengadakan lobi-lobi ke Fraksi lain serta ke Wakil Ketua DPR-RI.

Menurut Sekjend Gerakan Daulat Desa(GDD) Sabar Mangadoe mengatakan bahwa pembentukan pansus jiwasraya tidak ada relavansinya, karena saat inipun jelas bahwa Jaksa agung sedang melakukan tugasnya dan bekerja keras dalam rangka mengungkap kasus tersebut.

“pembentukan pansus tidak relevan, sekarangkan Jaksa Agung sedang bekerja” Kata Sabar Mangadoe, di bilangan Jakarta selatan, Jumat (7/2/2020).

Kita ketahui bahwa Jaksa Agung sedang melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus Mega Korupasi Jiwasraya yang telah merugikan Nasabah hingga trilyun rupiah. DPR-RI juga saat ini telah membentuk Panitaia Kerja (panja) di komisi III, Komisi VI serta Komisi XI dalam rangka membantu penuntasan kasus korupsi yang telah merugikan nasabah Jiwasraya tersebut.

Sekjend Gerakan daulat desa sangat setuju dengan Fraksi-Fraksi dari Parpol Koalisi Pemerintah yang telah memberikan sinyal penolakan atas usulan Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat untuk pembentukan pansus.

“ Saya sangat setuju dengan Fraksi Koalisi pemerintah menolak pembentukan Pansus jiwasraya” tambah Sekjend GDD.

Menurut Sabar Mangadoe, jika pansus terbentuk nanti nanti justru akan jadi sarang kejahatan, para koruptor kelas wahid dan juga mafia-mafia ekonomi akan menggunakan kekuatan politik partai-partai tertentu tersebut sebagai jaket untuk bersembunyi dan ikut mengatur didalamnya.

Sejend GDD menilai pembentukan ansus merupakan upaya penyelesaian kasus secara transaksional dengan menggunakan alat politik, jadi bukan lagi demi Hukum apalagi untuk kepentingan Rakyat dalam hal ini nasabah yang telah dirugikan.

“ Jika pansus dibentuk itu hanya akan menjadi sarang mafia-mafia dengan jaket politik,  jika itu terjadi maka penyelesaian kasus bukan lagi dengan Hukum tapi Transaksional” ujar Sekjend GDD, Sabar Mangadoe.

“ Menurut saya, biarkan Proses hukum berjalan sebagai panglimanya, tidak perlu pansus-pansusan nanti hanya bikin gaduh saja, biarkan Jaksa Agung menjalankan Tugasnya. Rakyat inikan sudah sangat lelah dengan pemilu 2019 lalu, cukuplah” tegas Sabar Mangadoe menutup pembicaraan.

Most Popular

Nelayan Benih Lobster Lampung dan Bengkulu, Sangat Antusias atas Dibukanya Keran Ekspor Benih Lobster

Jakartanews.co.id, Pesisir Barat - Berbeda dengan para politikus yang sampai saat ini masih simpang siur dan saling beradu argumen tentang kebijakan terbaru yang dikeluarkan...

Presiden Jokowi Memberikan Bantuan Untuk Usaha Mikro Di Yogyakarta

Jakartanews.co.id, DIY - Presiden Joko Widodo dalam rangka meringankan beban para pelaku usaha mikro, meluncurkan Banpres Usaha Mikro.Bantuan tersebut berupa modal kerja yang dapat...

Presiden Jokowi Banjir Ucapan Selamat Ulang Tahun

Jakartanews.co.id, Jakarta - Preasiden Joko Widodo merayakan ulang tahunnya yang ke 59 tahun, Jokowi Lahir di Solo pada 21 Juni 1961 dari pasangan Sudijatmi...

Anggota Komisi II DPR RI, Desak Pemerintah Segera Terbitkan PERPPU PILKADA

Jakarta, Jakartanews.co.id – Angggota DPR RI Komisi II dari Partai Amanat Nasional (PAN) mendesak Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Pemiilihan...

Recent Comments