Rabu, Desember 2, 2020
Beranda Politik RUU Ketahanan Keluarga: Untuk Siapa?

RUU Ketahanan Keluarga: Untuk Siapa?

Sekali lagi, DPR mengundang kontroversi setelah dalam RUU yang diajukan. Jika sebelumnya pemerintah mengajukan draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang banyak menuai kontroversi dari beberapa pihak, kali ini RUU Ketahanan Keluarga  mengusung kontroversi pula.

RUU Ketahanan keluarga dianggap terlalu masuk dalam mencampuri ranah pribadi. RUU ini mengatur beberpa hal termasuk di antaranya adalah kewajiban suami dan istri dalam suatu pernikahan, hingga adanya kewajiban lapor apabila terjadi penyimpangan sadisme seksual

Pasal Kontroversi Dalam RUU Ketahanan Keluarga

Ada beberapa pasal dalam draft RUU Ketahanan keluarga yang dinilai mengatur ranah private. Selain itu, terdapat pula beberapa aturan yang terkesan memojokkan perempuan.

Pada pasal 25 dinilai mengandung diskriminasi gender dan mengabaikan peran penting perempuan.  Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa suami berperan menyelenggarakan resolusi konflik dalam keluarga dan istri hanya sekadar mengurus persoalan domestic seperti mengurus rumah tangga.

info grafis RUU ketahanan keluarga

Tanggapan Istana: Terlalu Mengatur Ranah Private

Staf Khusus Presiden Joko Widodo  Dini Purwono ketika dimintai pendapat mengenai RUU Ketahanan Keluarga mengatakan bahwa RUU ini terlalu masuk ke dalam ranah private. Selain itu, dia juga mempertanyakan mengenai urgensi dari RUU tersebut.

Menurut Dini, ranah privasi yang termasuk dalam hak asasi manusia tak seharusnya terlalu diatur dalam perundang-undangan. Apabila sampai melanggar hak asasi manusia maka bisa menjadi sesuatu yang inskonstitusional.

Di sisi lain, pakar hukum tata Negara Bivitri Susanti sat ditemui di Senayan Jakarta menyatakan bahwa RUU tersebut sepatutnya tidak perlu ada. Menurut Bivitri tidak semua persoalan sosial harus diselesaikan dengan peraturan perundang-undangan.  Menurutnya, alasan pengusul yang menyatakan ingin mengurangi angka perceraian sebenarnya kurang mendasar. Selain itu, analisis yang diberikan juga kurang menyeluruh.

“ perceraian ada banyak faktornya, dan penyebabnya pun tidak bisa disamaratakan” ujarnya. Selain itu, sungguh tidak bijaksana apabila solusi atas tingginya angka perceraian adalah melalui Undang Undang. “Anggapan bahwa semua masalah sosial bisa selesai dengan Undang-Undang, kurang tepat. Jangan terpaku pada UU”.  Bivitri meminta agar draft RUU Ketahanan keluarga ditarik secara menyeluruh.

PKS: RUU Ketahanan Keluarga Sejalan dengan Visi Jokowi

RUU Keluarga awalnya diusulkan oleh 5 anggota DPR. Kelimanya adalah anggota fraksi Golkar Endang maria Astuti, anggota fraksi PKS Netti Prasetyani dan Ledia Hanifa, anggota fraksi Gerindra Sodik Mujahid dan anggota fraksi PAN Ali Taher.

Anggota Fraksi Golkar Endang Maria belakangan menyatakan untuk menarik diri dari pengusul. Menurutnya, RUU ini merupakan suatu usulan pribadi, bukan dari fraksi. Dia sendiri mengaku ikut mengusulkan RUU ini karena didasari oleh rasa keprihatinan atas maraknya penggunaan narkoba hingga praktik seks bebas di kalangan remaja dan anak-anak. Padahal seharusnya hal tersebut bisa dicegah mulai dari level terendah, yaitu keluarga.

Beda halnya dengan fraksi PKS yang masih tetap mendukung usulan draft RUU Ketahanan Keluarga. Anggota DPR dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayanti mengatakan bahwa draft yang diajukan oleh pihaknya sudah selaras dengan cita-cita dari presiden Jokowi menuju “Indonesia Emas”.

Menurutnya, cita-cita presiden Jokowi untuk Indonesia Emas bergantung pada kualitas SDM. Dan kualitas SDM bergantung pada kualitas keluarga. Kurniasih menilai bahwa dengan adanya pro dan kontra di masyarakat mengenai RUU tersebut jsutru memperkaya substansi akan draft RUU yang diajukan. Tokh menurutnya RUU tersebut masih baru diajukan maka bisa saja disetujui ataupun ditolak.

Mengenai beberapa aturan dalam draft  yang dipandang terlalu mengatur dalam ranah privasi dan moral warga Negara, menurutnya RUU tersebut justru memberikan kejelasan akan hak- hak dan kewajiban dalam berkeluarga.

Petinggi PKS lainnya, Anshori Siregar yang juga merupakan Wakil ketua Komisi IX DPR RI menyatakan bahwa pihaknya sebagai partai pengusung RUU Ketahanan Keluarga akan tetap bertahan pada usulannya meskipun akan menuai kritikan.

Komnas Perempuan: Memojokkan peran dan fungsi perempuan

Komnas Perempuan juga mengkritisi akan RUU ini. Menurutnya RUU ini membatasi dan menarik kembali perempuan ke ranah domestic. RUU Ketahanan Keluarga mengandung perspektif budaya patriarki. Padahal dalam era modern, perempuan hendaknya didorong adar bisa sejajar dengan laki-laki dan bisa menempati posisi strategis di ranah public.

Most Popular

Nelayan Benih Lobster Lampung dan Bengkulu, Sangat Antusias atas Dibukanya Keran Ekspor Benih Lobster

Jakartanews.co.id, Pesisir Barat - Berbeda dengan para politikus yang sampai saat ini masih simpang siur dan saling beradu argumen tentang kebijakan terbaru yang dikeluarkan...

Presiden Jokowi Memberikan Bantuan Untuk Usaha Mikro Di Yogyakarta

Jakartanews.co.id, DIY - Presiden Joko Widodo dalam rangka meringankan beban para pelaku usaha mikro, meluncurkan Banpres Usaha Mikro.Bantuan tersebut berupa modal kerja yang dapat...

Presiden Jokowi Banjir Ucapan Selamat Ulang Tahun

Jakartanews.co.id, Jakarta - Preasiden Joko Widodo merayakan ulang tahunnya yang ke 59 tahun, Jokowi Lahir di Solo pada 21 Juni 1961 dari pasangan Sudijatmi...

Anggota Komisi II DPR RI, Desak Pemerintah Segera Terbitkan PERPPU PILKADA

Jakarta, Jakartanews.co.id – Angggota DPR RI Komisi II dari Partai Amanat Nasional (PAN) mendesak Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Pemiilihan...

Recent Comments