Jakarta, jakartanews.co.id Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan rotasi dan mutasi besar-besaran terhadap 704 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen). Pergeseran jabatan dalam skala besar tersebut mencakup sejumlah posisi strategis, mulai dari kepala kepolisian daerah (Kapolda), wakil kepala kepolisian daerah (Wakapolda), hingga pejabat utama Mabes Polri.
Mutasi tersebut tertuang dalam empat Surat Telegram Rahasia (TR) yang diterbitkan pada 20 November 2026. Keempat surat telegram itu masing-masing bernomor ST/2598/XI/KEP/2026, ST/2599/XI/KEP/2026, ST/2600/XI/KEP/2026, dan ST/2601/XI/KEP/2026.
Seluruh surat telegram tersebut ditandatangani oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM), Irjen Pol. Deni Dharmapala.
Rotasi kali ini menjadi salah satu perombakan personel berskala besar di lingkungan Korps Bhayangkara. Sejumlah pejabat mendapat penugasan baru, sementara beberapa perwira lainnya mengalami pergeseran jabatan sebagai bagian dari penataan organisasi dan kebutuhan institusi.
Enam Perwira Dipercaya Pimpin Polda
Salah satu bagian penting dalam mutasi tersebut adalah penunjukan enam perwira tinggi untuk menduduki jabatan Kapolda di sejumlah wilayah.
Mereka yang mendapat kepercayaan tersebut adalah:
1. Irjen Pol. Alfred Papare sebagai Kapolda Papua.
2. Irjen Pol. Edfrie R. Maith sebagai Kapolda Papua Barat.
3. Brigjen Pol. Augustinus Berlianto Pangaribuan sebagai Kapolda Bengkulu.
4. Irjen Pol. Langgeng Purnomo sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara.
5. Irjen Pol. Abioso Seno Aji sebagai Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
6. Irjen Pol. Almas Widodo Kolopaking sebagai Kapolda Kalimantan Selatan.
Penunjukan para Kapolda baru tersebut menempatkan enam wilayah kepolisian daerah dalam kepemimpinan baru. Mereka akan mengemban tanggung jawab strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mengendalikan situasi kamtibmas, serta memastikan pelayanan kepolisian berjalan optimal di wilayah masing-masing.
Jabatan Kapolda juga memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan operasional kepolisian di tingkat daerah, terutama dalam menghadapi dinamika keamanan, penegakan hukum, dan tuntutan masyarakat terhadap profesionalisme aparat.
Enam Jabatan Wakapolda Ikut Berganti
Tidak hanya jabatan Kapolda, rotasi juga menyasar enam posisi Wakapolda di sejumlah wilayah.
Berikut daftar pejabat yang mendapat penugasan baru:
1. Kombes Pol. Octo Budhi Prasetyo sebagai Wakapolda Kalimantan Utara.
2. Brigjen Pol. Beny Arjanto sebagai Wakapolda Kalimantan Barat.
3. Kombes Pol. Dr. Purwadi Wahyu Anggoro sebagai Wakapolda DIY.
4. Brigjen Pol. Donny Adityawarman sebagai Wakapolda Bengkulu.
5. Brigjen Pol. Dr. I Gusti Kade Budhi Harryarsana sebagai Wakapolda Sulawesi Tenggara.
6. Kombes Pol. Sugeng Hariyanto sebagai Wakapolda Maluku Utara.
Pergantian tersebut merupakan bagian dari penataan kepemimpinan di tingkat kewilayahan. Wakapolda memiliki fungsi penting dalam membantu Kapolda mengoordinasikan pelaksanaan tugas, mengawasi kinerja satuan kerja, serta memastikan kebijakan pimpinan dapat diterapkan secara efektif.
Jabatan Kadivkum Polri Berganti,Ahrie Sonta Digantikan Iksantyo Bagus
Perhatian lain dalam mutasi kali ini tertuju pada pergantian Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri.
Jabatan yang sebelumnya diemban Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution kini dipercayakan kepada Brigjen Pol. Iksantyo Bagus Pramono.
Pergantian tersebut menjadi sorotan karena Ahrie Sonta disebut berstatus tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Selain Ahrie Sonta, dua perwira tinggi lainnya yang turut dikaitkan dengan perkara dugaan penyadapan tersebut juga mengalami pergeseran jabatan. Keduanya adalah Irjen Pol. Eko Hadi Santoso dan Irjen Pol. Slamet Uliandi.
Dalam mutasi kali ini, keduanya ditempatkan sebagai Perwira Tinggi Pelayanan Markas (Pati Yanma) Polri.
Sebelum dimutasi, Eko Hadi Santoso menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I pada Sespim Lemdiklat Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi sebelumnya menduduki jabatan Pati Bareskrim Polri dengan penugasan di luar struktur.
Perubahan jabatan ketiga perwira tersebut menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian dalam perombakan organisasi kali ini.
Meski demikian, status hukum dan perkembangan perkara dugaan penyadapan harus tetap dipandang berdasarkan proses hukum yang berlaku. Penetapan seseorang sebagai tersangka tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai putusan bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Polri: Mutasi Berdasarkan Meritokrasi dan Kebutuhan Organisasi
Menanggapi mutasi besar-besaran tersebut, Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa rotasi dan pergantian jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi serta upaya penyegaran di lingkungan institusi kepolisian.
Menurut Johnny, penempatan personel dalam jabatan tertentu dilakukan melalui sejumlah pertimbangan dengan mengedepankan prinsip meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas.
Ia menegaskan bahwa setiap penugasan merupakan bagian dari upaya organisasi untuk memastikan seluruh personel dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal.
“Penempatan personel dalam jabatan di lingkungan Polri dilaksanakan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas. Hal ini merupakan bagian dari upaya organisasi untuk memastikan setiap personel dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal,” ujar Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya di Jakarta, pada (22/11/2026).
Johnny juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat yang telah menyelesaikan penugasan sebelumnya. Ia berharap para personel yang memperoleh jabatan baru segera beradaptasi dan mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.
“Setiap jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara profesional. Kami berharap para pejabat yang mendapat penugasan baru dapat menjaga integritas, meningkatkan kinerja, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang responsif dan bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.
Ujian Kepercayaan Publik dan Tantangan Kepolisian ke Depan
Mutasi terhadap 704 perwira tinggi dan perwira menengah ini bukan sekadar pergantian nama dalam struktur organisasi. Perubahan tersebut juga menjadi momentum bagi Polri untuk memperkuat konsolidasi internal, meningkatkan efektivitas kepemimpinan, serta menjawab berbagai tantangan penegakan hukum dan keamanan di tengah masyarakat.
Penempatan enam Kapolda baru dan enam Wakapolda baru akan diuji melalui kinerja nyata di wilayah masing-masing. Publik tentu berharap pergantian kepemimpinan tersebut diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan, penegakan hukum yang adil, serta respons cepat terhadap berbagai persoalan keamanan.
Di sisi lain, munculnya sejumlah nama perwira yang dikaitkan dengan perkara dugaan penyadapan ilegal juga membuat mutasi kali ini memiliki dimensi perhatian publik tersendiri. Transparansi penanganan perkara, penghormatan terhadap proses hukum, serta konsistensi penegakan disiplin internal menjadi aspek penting yang tidak dapat dipisahkan dari upaya pembenahan institusi.
Pada akhirnya, keberhasilan mutasi ini tidak cukup diukur dari banyaknya pejabat yang diganti atau dipindahkan. Ukuran sesungguhnya terletak pada sejauh mana perubahan tersebut mampu memperkuat profesionalisme, integritas, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
Masyarakat menantikan agar penyegaran organisasi ini benar-benar menghasilkan kepolisian yang semakin profesional, modern, responsif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Ervinna
