Jakarta, jakartanews.co.id Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP), perusahaan yang merupakan bagian dari Grup Royal Golden Eagle (RGE) dan beroperasi di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.
Keputusan tersebut berdampak pada pengambilalihan kembali penguasaan negara atas areal hutan seluas kurang lebih 338.536 hektare yang sebelumnya berada dalam wilayah perizinan perusahaan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menertibkan pemanfaatan kawasan hutan sekaligus menindak dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengungkapkan bahwa pencabutan izin PT RAPP ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
“Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026, pemerintah menetapkan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atas nama PT RAPP dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektare,” kata Barita dalam keterangannya yang diterima pada (20/11/2026).
Sejumlah Temuan Pelanggaran Jadi Dasar Pencabutan Izin
Barita menjelaskan, keputusan pencabutan izin tersebut tidak diambil tanpa dasar. Satgas PKH menemukan sejumlah persoalan serius terkait aktivitas pemanfaatan kawasan hutan yang dinilai membutuhkan penanganan tegas oleh pemerintah.
Temuan tersebut mencakup kebakaran lahan gambut yang terjadi secara berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit di dalam areal perizinan seluas 18.362,74 hektare, serta pembukaan lahan untuk kegiatan pertambangan tanpa izin dengan luas sekitar 541,46 hektare.
Selain itu, tim Satgas PKH juga menemukan kerusakan kawasan lindung yang diperkirakan mencapai 211,54 hektare.
Rangkaian temuan tersebut menjadi perhatian serius, mengingat kawasan hutan, khususnya ekosistem gambut dan kawasan lindung, memiliki fungsi strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan, menyimpan cadangan karbon, mengatur tata air, serta melindungi keanekaragaman hayati.
Kebakaran gambut yang berulang juga berpotensi menimbulkan dampak ekologis berkepanjangan. Kerusakan ekosistem gambut tidak hanya mengancam keberadaan vegetasi dan satwa liar, tetapi juga dapat meningkatkan risiko bencana ekologis serta memperburuk kualitas udara akibat asap kebakaran.
Perlindungan Habitat Gajah Sumatera Jadi Perhatian
Persoalan lain yang menjadi sorotan Satgas PKH adalah perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo di Provinsi Riau.
Kawasan tersebut memiliki arti penting bagi keberlangsungan ekosistem dan habitat satwa liar, termasuk gajah Sumatera yang populasinya menghadapi berbagai tekanan akibat penyusutan habitat dan konflik dengan aktivitas manusia.
Menurut Barita, persoalan pemanfaatan kawasan hutan di sekitar wilayah tersebut berpotensi berdampak terhadap kelestarian habitat gajah Sumatera.
Karena itu, penertiban terhadap aktivitas pemanfaatan kawasan hutan dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat perlindungan kawasan konservasi dan mencegah semakin luasnya kerusakan ekosistem.
Pencabutan PBPH PT RAPP sekaligus menjadi langkah administratif pemerintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan hutan berdasarkan izin yang telah dicabut.
“Dengan pencabutan perizinan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin PT RAPP dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara,” tegas Barita.
Kewajiban Pemulihan Lingkungan Tetap Melekat pada Perusahaan
Meski izin usaha telah dicabut, Satgas PKH menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak serta-merta menghapus tanggung jawab perusahaan atas persoalan lingkungan yang ditemukan.
Barita menegaskan, kewajiban pemulihan lingkungan dan tanggung jawab hukum tetap dibebankan kepada perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Artinya, pencabutan izin bukan akhir dari proses penegakan hukum. Pemerintah tetap memiliki kewenangan untuk memastikan kewajiban pemulihan lingkungan dilaksanakan dan setiap tanggung jawab hukum yang timbul akibat pelanggaran dipenuhi.
Aspek pemulihan ini menjadi penting agar penertiban kawasan hutan tidak berhenti pada pencabutan dokumen perizinan, tetapi benar-benar menghasilkan perbaikan kondisi lingkungan di lapangan.
Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perusahaan juga diperlukan untuk memastikan kawasan yang telah kembali dalam penguasaan negara tidak kembali mengalami perambahan, kerusakan, maupun pemanfaatan tanpa dasar hukum.
Satgas PKH Ungkap Dugaan Pelanggaran PT Gemilang Sawit Lestari
Selain mencabut izin PT RAPP, Satgas PKH juga mengungkap dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan yang melibatkan PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.
Dalam pemeriksaannya, Satgas PKH menemukan indikasi bahwa pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun milik perusahaan tersebut membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit yang diduga berasal dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
Temuan ini memperlihatkan bahwa persoalan penertiban kawasan hutan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas pembukaan lahan secara langsung, tetapi juga menyangkut rantai pasok dan penyerapan hasil produksi dari perkebunan yang berada di dalam kawasan hutan secara tidak sah.
Menurut Barita, keberadaan pabrik tersebut juga dinilai turut mendorong semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena aktivitas industri pengolahan hasil perkebunan berpotensi menciptakan permintaan pasar yang mendorong pembukaan lahan baru apabila sumber bahan bakunya tidak diawasi secara ketat.
Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 32 Hektare Direkomendasikan Ditolak
Atas temuan dugaan pelanggaran tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 32 hektare yang berkaitan dengan PT GSL.
Areal tersebut selanjutnya direkomendasikan untuk ditolak permohonan pelepasannya dan dilakukan penguasaan kembali oleh Satgas PKH.
Langkah ini menegaskan bahwa proses administrasi pelepasan kawasan hutan tidak dapat dijadikan pembenaran atas aktivitas pemanfaatan lahan yang diduga melanggar ketentuan hukum.
“Satgas PKH merekomendasikan agar permohonan pelepasan kawasan hutan tersebut ditolak dan arealnya dilakukan penguasaan kembali oleh Satgas PKH,” ungkap Barita.
Pencabutan izin PT RAPP dan penanganan dugaan pelanggaran PT GSL menjadi bagian dari langkah pemerintah memperketat pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan hutan, khususnya di Provinsi Riau yang memiliki kawasan gambut, hutan lindung, serta habitat satwa liar dengan nilai ekologis tinggi.
Namun, keberhasilan penertiban tidak semata-mata diukur dari luas kawasan yang berhasil dikembalikan ke dalam penguasaan negara. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan kawasan tersebut terlindungi, dipulihkan, dan tidak kembali dikuasai melalui aktivitas ilegal.
Dengan luas areal PT RAPP yang mencapai sekitar 338.536 hektare, pemerintah menghadapi pekerjaan besar untuk memastikan penghentian seluruh kegiatan berdasarkan izin yang telah dicabut, mengamankan kawasan, menindaklanjuti temuan pelanggaran, serta mengawasi pelaksanaan kewajiban pemulihan lingkungan.
Penegakan hukum yang konsisten, transparansi hasil pengawasan, dan pemulihan ekosistem menjadi faktor penentu agar kebijakan penertiban kawasan hutan tidak sekadar menjadi keputusan administratif, melainkan menghasilkan perlindungan nyata terhadap aset hutan negara dan keberlanjutan lingkungan hidup.
Pemerintah kini dituntut memastikan bahwa penguasaan kembali kawasan hutan benar-benar diikuti dengan pemulihan kerusakan ekologis, perlindungan habitat satwa liar, dan penegakan hukum yang tidak berhenti pada pencabutan izin perusahaan.
Ervinna
