Jakarta, jakartanews.co.id Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas, harus menjadi bagian utama dalam setiap kebijakan mitigasi dan penanggulangan bencana. Menurutnya, kemudahan akses terhadap bantuan dan fasilitas pengungsian bukan sekadar bentuk kepedulian kemanusiaan, melainkan kewajiban konstitusional negara dalam menjamin keselamatan dan hak seluruh warga negara.
Penegasan tersebut disampaikan Lestari, yang akrab disapa Rerie, merespons potensi cuaca ekstrem berupa hujan dengan intensitas sangat lebat pada November–Desember 2026 sebagaimana diprakirakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kondisi tersebut berpotensi memicu bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang.
Rerie menilai, ancaman bencana tidak boleh hanya direspons melalui kesiapan infrastruktur dan sistem peringatan dini. Pemerintah juga harus memastikan seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi, evakuasi, hingga penanganan di pengungsian, mampu menjangkau dan melindungi masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus.
Urgensi perlindungan tersebut tercermin dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hingga 18 November 2026, tercatat sebanyak 2.390 kejadian bencana di Indonesia sepanjang tahun ini. Sebanyak 99,24 persen di antaranya merupakan bencana hidrometeorologi, meliputi 644 kejadian banjir, 380 cuaca ekstrem, dan 116 tanah longsor.
Angka tersebut menunjukkan besarnya ancaman bencana yang harus diantisipasi melalui kebijakan yang terencana, terukur, dan inklusif. Terlebih, dampak bencana tidak dirasakan secara setara oleh seluruh kelompok masyarakat.
BNPB juga mencatat, hingga 16 Desember 2025, terdapat 106.300 pengungsi akibat bencana di Aceh dan Sumatera Utara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 55.725 orang atau sekitar 52 persen merupakan perempuan.
Menurut Rerie, komposisi tersebut memperlihatkan bahwa perempuan menjadi bagian besar dari populasi pengungsi, sehingga kebutuhan spesifik mereka tidak boleh diabaikan dalam penyusunan kebijakan tanggap darurat.
“Angka itu bukan sekadar statistik. Mereka adalah ibu, saudara, dan anak-anak kita yang harus mendapat perlindungan nyata saat bencana datang,” kata Rerie dalam keterangan tertulis pada (20/11/2026).
Ia menekankan, persoalan perlindungan perempuan di pengungsian tidak berhenti pada ketersediaan bantuan logistik. Akses terhadap air bersih, sanitasi yang terpisah, layanan kesehatan reproduksi, serta ruang aman dan privasi yang memadai merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi.
Rerie juga merujuk temuan Indonesian Humanitarian Coordination Platform (IHCP) pada Desember 2025 yang menyoroti meningkatnya risiko kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan remaja perempuan ketika tempat pengungsian tidak dilengkapi ruang aman dan fasilitas privasi yang memadai.
“Negara tidak boleh berhenti pada mitigasi formal. Standar minimum pengungsian yang ramah perempuan harus dipastikan hadir, bukan bergantung pada inisiatif relawan atau lembaga swadaya masyarakat,” ujarnya.
Lebih jauh, Rerie mengingatkan bahwa kerentanan perempuan dalam situasi bencana berkaitan erat dengan ketimpangan struktural yang telah berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Keterbatasan akses terhadap pekerjaan, sumber daya ekonomi, dan jaminan sosial dapat memperbesar risiko yang mereka hadapi ketika terjadi bencana.
Ia merujuk data ketenagakerjaan yang menunjukkan tingkat partisipasi perempuan dalam pekerjaan sekitar 55 persen, sementara laki-laki mencapai 84 persen. Selain itu, sebanyak 61 persen perempuan bekerja di sektor yang belum memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.
“Ketika perempuan sudah menghadapi hambatan struktural dalam kehidupan sehari-hari, beban itu berlipat saat bencana terjadi. Inilah yang harus dijawab negara dengan kebijakan yang berpihak,” tegasnya.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Rerie mendorong pemerintah menetapkan standar minimum fasilitas pengungsian yang responsif gender. Standar tersebut harus mencakup sanitasi terpisah, penerangan yang memadai, ruang menyusui, serta layanan kesehatan reproduksi yang dapat diakses selama masa tanggap darurat.
Selain pemenuhan fasilitas, ia meminta alokasi anggaran penanggulangan bencana di tingkat pusat dan daerah memasukkan pos khusus untuk memenuhi kebutuhan kelompok rentan. Pengalokasian anggaran tersebut harus disertai indikator yang jelas dan terukur agar pelaksanaannya dapat dievaluasi.
Rerie juga menekankan pentingnya penggunaan data pengungsi yang terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan kondisi disabilitas sebagai dasar penyusunan kebijakan dan distribusi bantuan. Dengan demikian, kebutuhan setiap kelompok dapat diidentifikasi secara akurat, bukan sekadar menjadi pelengkap administrasi laporan kebencanaan.
“Perlindungan bagi setiap warga negara hanya bermakna jika mereka yang paling rentan benar-benar bisa menjangkau bantuan dan rasa aman. Perempuan bukan objek belas kasihan, mereka adalah warga negara yang haknya harus dipenuhi,” pungkas Rerie.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan penanggulangan bencana tidak cukup diukur dari kecepatan evakuasi maupun besarnya bantuan yang disalurkan. Negara juga harus memastikan tidak ada warga yang kehilangan akses terhadap perlindungan, keselamatan, dan hak-hak dasarnya hanya karena berada dalam kelompok rentan.
Ervinna
