BANDUNG – 18/11/2026 Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas I Jawa Barat, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI, terus memperkuat pengawasan terhadap angkutan barang melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Percepatan Implementasi ETLE HUB.
Selain membentuk Satgas, BPTD Kelas I Jawa Barat juga menghadirkan layanan terpadu Call Center ETLE Hub melalui nomor telepon dan WhatsApp 08112200114. Layanan ini bertujuan mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi, menyampaikan konfirmasi, serta melaporkan dugaan pelanggaran kendaraan angkutan barang, khususnya terkait Over Dimension Over Loading (ODOL).
Langkah strategis tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala BPTD Kelas I Jawa Barat Nomor KP-BPTD JABAR 118 Tahun 2026. Kebijakan ini diambil menyusul masih ditemukannya pelanggaran dimensi kendaraan dan kelebihan muatan di sejumlah ruas jalan raya.
Melalui pemanfaatan teknologi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) serta integrasi data dari Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) ke dalam sistem ETLE HUB, proses pengawasan dan penegakan hukum diharapkan semakin transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari dukungan terhadap kebijakan nasional dalam mewujudkan Indonesia Zero ODOL Tahun 2027.
Dalam pelaksanaannya, Satgas ETLE HUB BPTD Kelas I Jawa Barat akan memfokuskan pemantauan hasil deteksi kendaraan angkutan barang umum maupun khusus pada enam UPPKB di wilayah Jawa Barat, yaitu UPPKB Balonggandu, Losarang, Tomo, Gentong, Cibaragalan, dan Kemang.
Satgas memiliki tugas mengelola serta memvalidasi data rekaman elektronik melalui aplikasi JITO, menangani indikasi pelanggaran dimensi kendaraan maupun batas daya angkut atau Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI), serta menindaklanjuti ketidaksesuaian dokumen kendaraan.
Tidak hanya berfokus pada pengawasan dan penindakan, BPTD Kelas I Jawa Barat juga mengedepankan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat melalui layanan Call Center ETLE Hub.
Mengusung semangat “Satu Kanal, Banyak Solusi”, layanan tersebut menjadi pusat komunikasi terpadu bagi masyarakat, pengemudi, pemilik kendaraan, hingga operator angkutan.
Terdapat empat layanan utama yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
Pertama, Informasi Lalu Lintas, yakni layanan informasi mengenai prosedur ETLE Hub dan operasional UPPKB.
Kedua, Konfirmasi dan Sanggahan, yaitu layanan konsultasi teknis serta validasi awal data terkait indikasi pelanggaran.
Ketiga, Pengaduan Masyarakat, sebagai sarana pelaporan dugaan pelanggaran ODOL di jalan raya maupun kendala pelayanan.
Keempat, Akses Operator UPPKB, sebagai penghubung koordinasi dengan unit layanan UPPKB terkait.
Untuk menjamin kepastian prosedur dan transparansi pelayanan, setiap laporan yang diterima melalui Call Center akan diproses melalui enam tahapan sistematis, mulai dari penerimaan laporan, pencatatan, verifikasi awal, disposisi kepada unit berwenang, penyampaian umpan balik mengenai status penanganan kepada pelapor, hingga evaluasi dan penutupan laporan.
Khusus masyarakat yang menggunakan WhatsApp, pelapor juga akan menerima pesan respons otomatis yang berisi panduan konfirmasi, informasi kontak email, serta menu pengaduan.
BPTD Kelas I Jawa Barat menegaskan bahwa pengoperasian layanan Call Center ETLE Hub tetap mengedepankan prinsip perlindungan data pribadi dan batasan kewenangan. Layanan tersebut tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan pelanggaran ataupun membatalkan sanksi hukum tanpa dasar yang sah.
Dengan terbentuknya Satgas Pengawasan ETLE HUB dan hadirnya layanan Call Center 08112200114, BPTD Kelas I Jawa Barat berharap pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang semakin optimal.
Sinergi antara Satgas ETLE HUB, petugas UPPKB, pemangku kepentingan terkait, serta partisipasi aktif masyarakat diharapkan mampu menekan pelanggaran ODOL dan menciptakan budaya tertib berlalu lintas.
Langkah ini menjadi bentuk komitmen BPTD Kelas I Jawa Barat dal
red
