Jakarta, jakartanews.co.id Pemerintah menggandeng perusahaan sektor pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan kehutanan untuk memperkuat upaya pencegahan serta penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di kawasan gambut yang rawan terbakar di Kalimantan Tengah (Kalteng).
Langkah tersebut merupakan bagian dari penanganan karhutla di empat provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi, yakni Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan (Sumsel), dan Papua Selatan. Upaya ini juga menjadi tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang penanganan karhutla sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah teknis untuk mengantisipasi kebakaran, mulai dari pembangunan sumur bor, pembuatan sekat kanal, hingga pengaliran air dari sungai menuju kawasan yang berpotensi mengalami kekeringan.
Di Kalimantan Selatan, penanganan dilakukan pada lahan seluas sekitar 13.000 hektare. Sementara di Kalimantan Tengah, pemerintah memprioritaskan sejumlah kawasan yang selama ini menjadi sumber utama asap di Kota Palangka Raya.
“Di Kalimantan Tengah, instalasi utamanya berada di Palangka Raya. Kita menargetkan tiga poligon utama yang sejak dua minggu lalu sudah mulai dikerjakan bersama gabungan perusahaan kelapa sawit Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia,” ujar Hanif dalam keterangannya pada (9/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Hanif seusai menghadiri rapat penanggulangan karhutla Kalimantan Tengah di Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta.
Hanif menjelaskan, salah satu kawasan yang menjadi prioritas penanganan adalah Talawang Raya dengan luas sekitar 362 hektare. Selain itu, terdapat kawasan Sabaru, Sebangau, Barikin, dan Buluh Merindu dengan luas penanganan sekitar 302 hektare yang turut berkontribusi terhadap munculnya asap di Palangka Raya.
Pelaksanaan program tersebut melibatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta pelaku usaha dari berbagai sektor.
Pemerintah juga menyiapkan perluasan penanganan di kawasan Kabupaten Pulang Pisau, mulai dari Palangka Raya hingga Jembatan Tumbang Nusa, dengan panjang area sekitar 12 kilometer.
Untuk mendukung kegiatan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pangan akan menggandeng Asosiasi Pertambangan Indonesia atau Indonesia Mining Association (IMA), termasuk melibatkan sejumlah perusahaan melalui Forum Kepala Teknik Tambang.
Selain itu, pemerintah menerima usulan penambahan satu lokasi penanganan dari Wakil Bupati Kapuas, Dodo. Lokasi tersebut berada di sisi timur hingga tenggara Palangka Raya dan dinilai berpotensi memengaruhi kondisi asap di kawasan perkotaan.
“Dengan demikian, ada empat lokasi yang akan kita lakukan penanganan. Dua sudah berjalan dan dua lainnya akan segera kita kerjakan,” jelas Hanif.
Menurutnya, keterlibatan seluruh unit usaha menjadi salah satu unsur penting dalam pengendalian karhutla. Karena itu, tanggung jawab pencegahan dan penanggulangan kebakaran tidak hanya dibebankan kepada perusahaan perkebunan dan kehutanan, tetapi juga melibatkan sektor pertambangan.
Hanif menegaskan, karakteristik wilayah Palangka Raya yang didominasi ekosistem gambut membutuhkan pola penanganan khusus. Terlebih, sebagian kawasan gambut telah mengalami degradasi berat sehingga lebih rentan mengalami kekeringan dan kebakaran.
Oleh karena itu, pembasahan lahan gambut harus dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, proses pembasahan tidak boleh terhenti karena jeda dalam pengaliran air dapat menyebabkan gambut kembali mengering dan meningkatkan risiko kebakaran.
“Kondisinya di daerah yang saya sebutkan sudah terdegradasi dengan sangat berat. Sehingga penanganannya hanya bisa dengan cara dibasahi dan terus dibasahi. Tidak boleh ada jeda pembasahan,” tegasnya.
Sebagai langkah jangka menengah, pemerintah bersama Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, juga merancang pengaturan tata air melalui pembangunan sejumlah infrastruktur pengendali air atau intake di sepanjang Sungai Kahayan.
Infrastruktur tersebut direncanakan untuk meningkatkan ketersediaan air dan mengalirkannya ke kawasan rawan karhutla. Dengan demikian, kelembapan lahan gambut diharapkan tetap terjaga sehingga risiko kekeringan dan kebakaran dapat ditekan.
Pemerintah berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta perusahaan dari berbagai sektor dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan, khususnya di kawasan gambut Kalimantan Tengah.
Ervinna
About The Author
