Jakarta, jakartanews.co.id Pemerintah mulai memperkuat strategi ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik yang mendorong gejolak harga minyak dunia. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah (crude storage) di sejumlah wilayah Sumatera dengan target kapasitas cadangan hingga 60 hari.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Investasi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pembangunan fasilitas penyimpanan tersebut ditujukan untuk memperbesar kapasitas penampungan minyak mentah impor sekaligus memperkuat fleksibilitas pasokan energi nasional.
“Kita akan membangun storage beberapa di wilayah Sumatera untuk ketika kita melakukan impor crude. Target kita bisa sampai dengan 60 hari,” ujar Bahlil.
Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengantisipasi risiko gangguan pasokan minyak global. Dengan kapasitas penyimpanan yang lebih besar, Indonesia diharapkan memiliki ruang waktu lebih panjang untuk merespons gejolak pasar internasional, termasuk ketika terjadi hambatan impor maupun lonjakan harga minyak mentah.
Ekonom sekaligus Guru Besar Universitas Ciputra Surabaya, Murpin Josua Sembiring, menilai peningkatan kapasitas penyimpanan minyak merupakan langkah strategis dalam melindungi perekonomian nasional dari dampak krisis energi.
Menurut Murpin, ketahanan energi tidak sekadar berkaitan dengan ketersediaan bahan bakar, tetapi juga menyangkut keberlangsungan industri, stabilitas ekonomi, dan kemampuan negara menghadapi tekanan eksternal.
“Saya mendukung target pemerintah memperluas kapasitas penyimpanan minyak dari sekitar 20 hari menuju 60 hari,” kata Murpin dalam keterangan tertulis, pada (8/11/2026).
Ia menjelaskan, cadangan minyak yang lebih besar dapat memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengantisipasi gangguan impor, memperkuat posisi tawar dalam negosiasi pembelian minyak, serta meminimalkan risiko terganggunya aktivitas industri akibat kelangkaan pasokan.
Namun, Murpin mengingatkan bahwa target penyimpanan 60 hari tidak boleh berhenti sebagai ambisi pembangunan infrastruktur. Realisasinya membutuhkan kesiapan fasilitas, kepastian pembiayaan, ketersediaan minyak untuk mengisi tangki, serta sistem pengelolaan cadangan yang terukur.
“Energy security is national security,” tegasnya.
Jangan Sampai Hanya Membangun Tangki Tanpa Cadangan Minyak
Murpin menekankan, keberhasilan kebijakan tersebut harus dilihat dari manfaat ekonominya, bukan semata-mata dari besarnya kapasitas penyimpanan yang dibangun.
Pemerintah, kata dia, perlu menghitung secara menyeluruh biaya investasi, pembebasan lahan, pengadaan dan pengisian cadangan minyak, pemeliharaan fasilitas, hingga mekanisme distribusi dan pelepasan stok ketika terjadi keadaan darurat.
Perhitungan tersebut penting agar investasi yang digelontorkan benar-benar sebanding dengan potensi kerugian ekonomi yang dapat dihindari ketika pasokan energi global terganggu.
Di sisi lain, aspek transparansi investasi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara juga harus menjadi perhatian. Pembangunan fasilitas penyimpanan berskala besar perlu disertai pengawasan independen dan indikator kinerja yang jelas.
Murpin mengingatkan, kapasitas penyimpanan yang besar tidak otomatis menjamin ketahanan energi apabila tidak didukung ketersediaan stok minyak yang memadai. Karena itu, pemerintah perlu memastikan adanya strategi pengisian, rotasi, pemeliharaan, serta pelepasan cadangan yang dapat dijalankan secara efektif.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur penyimpanan juga harus berjalan beriringan dengan diversifikasi sumber energi. Ketergantungan terhadap minyak impor tetap menjadi risiko apabila tidak diimbangi pengembangan sumber energi alternatif dan penguatan produksi energi domestik.
Ketahanan Energi Harus Terukur, Bukan Sekadar Target Infrastruktur
Lebih jauh, Murpin menilai keberhasilan strategi ketahanan energi nasional harus diukur melalui kemampuan Indonesia menjaga aktivitas ekonomi ketika terjadi gangguan pasokan global.
Artinya, pemerintah tidak cukup hanya menetapkan target kapasitas penyimpanan 60 hari. Diperlukan pula kejelasan mengenai jumlah stok aktual, kemampuan distribusi, kesiapan infrastruktur, serta efektivitas mekanisme respons ketika krisis benar-benar terjadi.
Target yang terukur, pengawasan independen, transparansi pembiayaan, dan manfaat nyata bagi masyarakat menjadi elemen penting agar kebijakan tersebut tidak berhenti pada pembangunan fisik semata.
“Kedaulatan energi tidak diukur dari berapa tangki diresmikan, melainkan berapa lama ekonomi tetap bergerak ketika dunia alami turbulensi,” tutup Murpin.
Dengan demikian, rencana pembangunan crude storage di Sumatera tidak hanya menjadi proyek penambahan kapasitas penyimpanan minyak, tetapi juga ujian bagi keseriusan pemerintah membangun sistem ketahanan energi yang mampu melindungi perekonomian nasional dari gejolak global.
Ervinna
About The Author
