Jakarta, jakartanews.co.id Pemerintah memperketat pengawasan terhadap praktik mafia pangan dan dugaan penyimpangan program pertanian. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, sebanyak 340 laporan masyarakat masuk melalui kanal pengaduan Lapor Pak Amran hanya dalam kurun waktu dua pekan.
Ratusan aduan tersebut menyingkap berbagai dugaan persoalan serius di sektor pertanian. Mulai dari tata niaga beras, distribusi pupuk, penyalahgunaan alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga pelaksanaan program cetak sawah.
Amran menegaskan, tidak ada kompromi bagi siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran, terlebih jika praktik tersebut merugikan petani, mengganggu distribusi pangan, dan menyalahgunakan fasilitas maupun program pemerintah.
“Dua minggu ini masuk 340 laporan. Kami tindak lanjuti. Yang belum masuk dalam laporan, bertobat. Pasti kami kejar,” tegas Amran dalam keterangan tertulis pada (8/11/2026).
Ia memastikan seluruh laporan tidak akan berhenti sebatas pengaduan administratif. Setiap informasi akan dikaji, ditelusuri, dan diverifikasi langsung di lapangan. Jika ditemukan bukti yang cukup, kasus tersebut akan diteruskan kepada kepolisian, kejaksaan, maupun aparat penegak hukum terkait.
“Laporan kami kaji dulu, begitu benar, verifikasi lapangan, kirim penegak hukum. Jadi, seluruh pedagang beras jangan bermain-main karena kami sudah terima laporannya. Kami verifikasi di lapangan, kalau benar kita tindak tegas,” ujarnya.
Bongkar Modus Mafia Beras SPHP
Salah satu perhatian utama Kementerian Pertanian adalah dugaan manipulasi tata niaga beras, termasuk penyalahgunaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Amran mengungkapkan sejumlah modus yang diduga digunakan pelaku untuk mengeruk keuntungan secara tidak wajar. Di antaranya membawa beras ke penggilingan untuk digiling ulang, mengemas kembali menggunakan karung berbeda, hingga membongkar muatan di lokasi tersembunyi demi mengganti kemasan dan identitas produk.
Praktik semacam ini menjadi perhatian serius karena berpotensi merusak mekanisme stabilisasi harga, mengelabui konsumen, serta menyimpangkan tujuan program pemerintah.
Dalam perkembangan penanganan perkara perberasan, sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam delapan kasus yang melibatkan 15 merek beras fortifikasi. Pemerintah menegaskan penindakan terhadap dugaan pelanggaran mutu dan tata niaga beras akan terus berlanjut.
Amran mengingatkan, beras SPHP bukan komoditas untuk dimanipulasi demi keuntungan segelintir pihak. Program tersebut merupakan instrumen pemerintah untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras dengan harga terjangkau.
Karena itu, seluruh pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Kepatuhan terhadap aturan tersebut penting untuk melindungi konsumen sekaligus menjaga harga gabah dan beras di tingkat petani.
Pupuk, Alsintan, Hingga Cetak Sawah Ikut Dibidik
Pengawasan Kementan tidak hanya menyasar sektor perberasan. Aduan mengenai distribusi pupuk, penyaluran alsintan, dan pelaksanaan program cetak sawah juga menjadi perhatian.
Amran menegaskan, bantuan pemerintah harus benar-benar sampai kepada pihak yang berhak dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Tidak boleh ada praktik penyelewengan, penguasaan bantuan oleh pihak tertentu, ataupun memperjualbelikan fasilitas yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan produktivitas petani.
Menurutnya, setiap bentuk penyimpangan terhadap bantuan pertanian sama saja dengan menghambat upaya negara memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Masyarakat Diminta Berani Melapor
Untuk memperkuat pengawasan publik, Amran mengajak masyarakat agar tidak ragu melaporkan setiap dugaan penyimpangan di sektor pertanian melalui kanal Lapor Pak Amran di nomor 0811-1312-312.
Masyarakat diimbau menyertakan informasi lokasi kejadian serta dokumentasi pendukung agar setiap laporan dapat ditelusuri dan diverifikasi secara cepat dan akurat.
Ia juga menjamin kerahasiaan identitas masyarakat yang menyampaikan pengaduan. Nama dan alamat pelapor, kata Amran, tidak akan dipublikasikan.
“Seluruh yang melapor, nama dan alamat Bapak tidak akan kami munculkan. Anda telah berbuat untuk Negara Republik Indonesia. Kami lindungi dan tidak akan kami sampaikan ke publik,” tutupnya.
Masuknya 340 laporan dalam dua pekan menjadi sinyal kuat bahwa pengawasan terhadap sektor pertanian membutuhkan keterlibatan masyarakat. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap aduan ditindaklanjuti secara transparan, berbasis bukti, dan berujung pada penegakan hukum yang konsisten.
Sebab, pemberantasan mafia pangan tidak cukup berhenti pada pernyataan tegas. Publik menunggu hasil nyata: praktik penyimpangan dibongkar, pelakunya diproses sesuai hukum, dan hak petani serta konsumen benar-benar terlindungi.
Ervinna
About The Author
