Jakarta, Jakarta News
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mengoptimalkan pemungutan pajak. Penandatanganan kerjasama ini berlangsung di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (10/10/2025) sore. Tak hanya BPKP, Kemenkeu juga menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh cheap replica watches menjelaskan, kerja sama dengan Kementerian Keuangan bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam mendukung transparansi, akuntabilitas serta optimalisasi penerimaan keuangan negara. “Perlu adanya perbaikan kinerja pengumpulan perpajakan melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pada seluruh sektor” jelas Ateh. Ateh menyampaikan tiga isu utama terkait penerimaan keuangan negara yaitu ketidakmerataan beban perpajakan pada sektor usaha, insentif perpajakan tinggi namun belum terukur dampaknya dan fragmentasi pengelolaan penerimaan negara. Terkait fragmentasi pengelolaan penerimaan negara, Ateh menyebut tata kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terindikasi belum dirancang terintegrasi secara penuh. Hal ini membuat tidak tergalinya potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ateh yakin peningkatan kinerja penerimaan keuangan negara akan tercapai replica watches dengan adanya penguatan sinergi data dan sinergi fungsi lintas sektor dan lembaga. “Saya berharap melalui perjanjian kerja sama ini dapat membantu meningkatkan penerimaan negara” tegas Ateh. Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto menambahkan kerja sama antara Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Pajak dengan BPKP dan PPATK merupakan bagian dari komitmen pemerintah. Kerjasama ini dilakukan demi mengoptimalkan penerimaan negara melalui pemanfaatan hasil pengawasan BPKP dan juga analisis yang diberikan PPATK. “Dengan terjalinnya kerja sama ini, diharapkan replica watches uk koordinasi antarinstansi dapat berjalan semakin efektif sehingga upaya peningkatan penerimaan negara dan perlindungan sumber daya alam dapat terlaksana secara optimal dan berintegritas” imbuhnya. (Tim)
About The Author
