jakartanews
Jakarta, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap temuan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian PU dalam aktivitas judi online (judol).
Berdasarkan data yang diterima dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terdapat ASN yang melakukan transaksi judi online dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah.
Dody menyebut, salah satu temuan tersebut melibatkan ASN yang berada pada jenjang eselon IV. Temuan ini menjadi perhatian serius Kementerian PU dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam upaya memperkuat pengawasan, disiplin, dan integritas aparatur negara.
“Dari Kepala PPATK ada temuan judi online. Judolnya di sini tidak main-main. Satu orang transaksi bisa mencapai ratusan juta rupiah, dan pelakunya bukan eselon II, melainkan eselon IV,” kata Dody di Kantor Kementerian PU, pada (22/7/2026).
Menurut Dody, data mengenai aktivitas transaksi judi online tersebut bukan berasal dari pemeriksaan internal kementerian, melainkan merupakan hasil temuan PPATK.
Karena itu, Kementerian PU kini melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Temuan itu juga dibahas dalam koordinasi antara Kementerian PU dan BKN.
Pemerintah berupaya memastikan adanya langkah penanganan yang tepat, baik dari sisi pembinaan aparatur maupun penegakan disiplin terhadap ASN yang terbukti melakukan pelanggaran.
Dody sebelumnya juga mengungkap adanya sekitar 6.000 pegawai di lingkungan Kementerian PU yang terindikasi melakukan transaksi terkait judi online. Data tersebut, kata dia, diperoleh dari PPATK.
Jumlah tersebut disebut setara dengan sekitar 15 persen dari total pegawai di lingkungan Kementerian PU. Namun, Dody belum memerinci jumlah pasti transaksi, nilai keseluruhan dana yang terindikasi terkait aktivitas judi online, maupun periode transaksi yang menjadi dasar pemantauan.
Ia juga belum menjelaskan secara rinci berapa banyak pegawai yang telah menjalani pemeriksaan atau dikenai sanksi disiplin.
“Ini bukan data saya, ini data PPATK. Judol itu pidana,” ujar Dody.
Menurut Dody, persoalan tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan disiplin dan integritas aparatur negara.
Ia menilai penanganan kasus tersebut harus dilakukan secara serius agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar di lingkungan birokrasi.
Selain dugaan keterlibatan dalam judi online, Kementerian PU juga menemukan persoalan lain terkait kedisiplinan pegawai, yakni dugaan manipulasi sistem absensi.
Dody menyebut terdapat ribuan pegawai yang bermasalah dengan sistem kehadiran. Persoalan tersebut mendorong kementerian melakukan evaluasi terhadap sistem absensi digital yang selama ini digunakan untuk memantau kedisiplinan pegawai.
“Untuk menemukan ribuan pegawai yang bermasalah dengan absensi itu tidak mudah. Kami sampai mengganti Kepala Pusdatin agar sistemnya ditingkatkan (upgrade) dan tidak mudah dimanipulasi,” kata Dody.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pengawasan internal. Kementerian PU ingin memastikan sistem absensi digital dapat memberikan data kehadiran yang akurat dan tidak mudah dimanipulasi oleh pegawai.
Perbaikan sistem teknologi informasi tersebut juga diharapkan dapat memperkuat mekanisme pengawasan terhadap kedisiplinan ASN di lingkungan Kementerian PU.
Berbagai persoalan tersebut telah dibahas Kementerian PU bersama BKN. Koordinasi kedua lembaga diarahkan untuk memperbaiki tata kelola manajemen kepegawaian sekaligus memperkuat sistem pengawasan terhadap ASN.
Dody mengatakan BKN telah memberikan sejumlah masukan dan usulan langkah kolaboratif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan integritas serta kualitas manajemen aparatur di lingkungan Kementerian PU.
Penanganan terhadap pegawai yang terindikasi melakukan pelanggaran, kata Dody, masih berjalan melalui proses internal sesuai mekanisme yang berlaku.
Kementerian PU juga akan melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan yang dinilai masih memiliki celah untuk dimanfaatkan.
Perbaikan tidak hanya dilakukan melalui penindakan terhadap pegawai yang terbukti melanggar, tetapi juga dengan membangun sistem pencegahan yang lebih kuat.
Meski mengungkap adanya persoalan serius terkait judi online dan manipulasi absensi, Dody memastikan kondisi tersebut sejauh ini tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PU secara keseluruhan.
Namun, ia menegaskan bahwa berbagai temuan tersebut menjadi peringatan bagi kementerian untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan disiplin aparatur.
Kementerian PU, lanjutnya, akan terus melakukan pembenahan internal guna memastikan seluruh pegawai menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas.
Langkah tersebut mencakup penguatan sistem pengawasan, peningkatan keamanan sistem digital, evaluasi manajemen kepegawaian, serta koordinasi dengan lembaga terkait, termasuk BKN dan PPATK.
Dody menegaskan, setiap pelanggaran yang terbukti dilakukan ASN akan ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah juga perlu memastikan proses pemeriksaan dilakukan secara objektif dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, temuan terkait dugaan transaksi judi online dan manipulasi absensi tidak hanya menjadi persoalan disiplin internal, tetapi juga menjadi momentum bagi Kementerian PU untuk membenahi tata kelola aparatur dan memperkuat integritas birokrasi.
Ervinna
About The Author
